Pemilu Israel 27 Oktober: Netanyahu Gigit Kembali Kursi Kepemimpinan di Tengah Krisis Gaza

Parlemen Israel, Knesset, secara resmi menetapkan 27 Oktober 2024 sebagai tanggal pemilihan umum nasional. Pengumuman ini disampaikan pada Minggu, 12 Juli, menandai akhir masa jabatan empat tahun penuh bagi koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemilu ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai semacam referendum atas kepemimpinan Netanyahu, terutama setelah terjadinya konflik bersenjata di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Konflik tersebut menimbulkan kerugian jiwa yang signifikan di kedua belah pihak dan menimbulkan pertanyaan tajam mengenai kebijakan keamanan serta strategi militer Israel.

Menurut pernyataan resmi Knesset, tidak ada niat untuk mempersingkat masa jabatan legislatif, sehingga tidak diperlukan penerapan Undang‑Undang Pembubaran Knesset secara tradisional. Hal ini menegaskan bahwa pemilu akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh undang‑undang.

Netanyahu, yang kini berusia 76 tahun dan menjadi perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, telah mengonfirmasi niatnya untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu mendatang. Namun, ia menghadapi kritik keras terkait kegagalan mencegah infiltrasi militan Hamas pada 7 Oktober 2023, serta penanganan operasi militer di Gaza yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai tidak proporsional.

Di samping tekanan politik, Netanyahu juga sedang berada di bawah proses hukum atas tuduhan korupsi yang dapat berujung pada hukuman penjara hingga sepuluh tahun, jika terbukti bersalah.

Persaingan internal dalam blok kanan Israel semakin intensif. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Gadi Eisenkot, muncul sebagai kandidat utama yang menantang Netanyahu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Partai Yashar milik Eisenkot unggul tipis atas Partai Likud milik Netanyahu. Eisenkot, yang sebelumnya menjabat dalam Kabinet Perang Netanyahu, mengundurkan diri pada Juni 2024 dengan menyatakan bahwa pemerintah gagal mencapai tujuan strategis di Gaza.

Analisis Pakar

Secara geopolitik, pemilu 27 Oktober akan menjadi momen krusial tidak hanya bagi politik domestik Israel, tetapi juga bagi dinamika keamanan regional. Jika Netanyahu berhasil mempertahankan kepemimpinan, kebijakan luar negeri Israel kemungkinan akan tetap berfokus pada pendekatan keras terhadap Hamas dan kelompok militan lainnya, sekaligus memperkuat aliansi tradisional dengan Amerika Serikat. Namun, keberlanjutan kebijakan tersebut dapat memperpanjang siklus konflik yang sudah memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan tekanan internasional untuk mencari solusi diplomatik.

Di sisi lain, kemenangan Eisenkot atau kandidat lain yang menekankan reformasi militer dan kebijakan keamanan yang lebih terukur dapat membuka peluang bagi perubahan taktik militer Israel. Eisenkot, dengan latar belakang militer yang kuat, mungkin akan mendorong pendekatan yang lebih terkoordinasi antara intelijen dan operasi lapangan, sekaligus meninjau kembali penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan dalam operasi sebelumnya.

Aspek hukum juga tidak dapat diabaikan. Proses pengadilan terhadap Netanyahu dapat memengaruhi persepsi publik tentang integritas politik. Jika tuduhan korupsi terbukti, hal ini dapat memperlemah posisi politiknya dan memberi ruang bagi oposisi untuk menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Terlepas dari hasil pemilu, Israel akan tetap berada di persimpangan antara kebutuhan keamanan nasional dan tekanan internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Kebijakan yang diambil setelah pemilu akan menentukan arah konflik Gaza selanjutnya, serta memengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangga dan komunitas internasional secara lebih luas.