Mengapa Polri Serahkan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung? Di Balik MoU yang Kontroversial

Jakarta, 13 Juli 2026 – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri resmi memindahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu tersangka utama adalah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kombes Ahmad Yusuf Afandi, Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor, menegaskan bahwa pelimpahan kasus ke Kejagung adalah prosedur standar yang diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri + KPK + Kejaksaan memiliki MoU. Jadi pelimpahan perkara, dan lain-lain adalah hal yang biasa. KPK juga mensupervisi perkara ini sampai selesai," ujarnya melalui pesan singkat pada Minggu (12/7).

Afandi menambahkan bahwa proses penanganan akan tetap transparan meski kini berada di bawah otoritas Kejagung, mengajak publik untuk terus mengawal kasus hingga tuntas. "Tidak perlu khawatir. Proses penanganan perkara Insya Allah profesional dan transparan," tegasnya.

Sebelumnya, penyidik Kortas Tipidkor telah memeriksa 15 saksi, dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dipublikasikan. Dari hasil penyidikan, dua tersangka utama diidentifikasi: Don Ritto, seorang pengusaha swasta yang diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi, dan Febrie Adriansyah, yang dituduh terlibat dalam korupsi serta pencucian uang terkait kasus PT Asabri dan dugaan korupsi lainnya.

Don Ritto kini berada dalam tahanan di Polda Metro Jaya, sementara Febrie masih dalam proses penyidikan oleh Kejagung. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang TPPU, keduanya dapat dikenai sanksi pidana berat jika terbukti bersalah.

Analisis Pakar

Penyerahan kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung menimbulkan pertanyaan mendasar tentang independensi penegakan hukum di Indonesia. MoU yang disebut-sebut sebagai landasan prosedural sebenarnya dapat menjadi instrumen politik yang mempermudah intervensi lembaga eksekutif dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, KPK yang seharusnya menjadi pengawas utama justru menjadi "supervisor" pasif, yang menurunkan akuntabilitas dan menambah ruang bagi manipulasi proses hukum.

Lebih jauh, keputusan ini menggarisbawahi ketegangan antara institusi kepolisian dan kejaksaan yang selama ini bersaing dalam ranah penegakan korupsi. Jika Polri secara rutin mengalihkan kasus ke Kejagung, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kepolisian tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tingkat tinggi, terutama yang melibatkan mantan pejabat tinggi. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selain itu, keberadaan MoU yang tidak dipublikasikan secara lengkap menimbulkan keraguan tentang transparansi dan akuntabilitas. Tanpa akses publik terhadap isi perjanjian tersebut, masyarakat tidak dapat menilai apakah prosedur pelimpahan kasus memang adil atau sekadar alat politik untuk melindungi elit. KPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, tampak menyerah pada peran pasifnya, yang pada akhirnya memperlemah posisi institusionalnya.

Prediksi ke depan, jika Kejagung tidak mampu menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan transparan, tekanan publik dan media akan semakin intens. Hal ini dapat memicu panggilan reformasi terhadap MoU antar lembaga, serta menuntut pembentukan mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat. Bagi Febrie Adriansyah, nasibnya kini berada di tangan kejaksaan, namun pertaruhan yang lebih besar adalah kredibilitas seluruh sistem peradilan Indonesia.