Krisis Selat Hormuz: Alarm Keras Ketergantungan Obat Indonesia yang Mencapai 90 Persen

JAKARTA – Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali memicu alarm bahaya bagi ketahanan kesehatan nasional. Penutupan Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran bukan sekadar isu diplomatik, melainkan ancaman nyata bagi ketersediaan obat-obatan di tanah air.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengakui sebuah fakta yang mengkhawatirkan: Indonesia masih bergantung pada impor hingga 90 persen untuk bahan baku obat. Ketergantungan yang ekstrem ini mencakup tiga kategori krusial, yakni bahan baku mentah (raw material), bahan antara (intermediate material), hingga produk jadi yang hanya dikemas ulang di dalam negeri.

"Kebutuhan obat nasional adalah bagian dari ketahanan nasional. Jika pasokan tidak mencukupi, maka kesehatan dan keamanan nasional kita berada dalam risiko besar," tegas Taruna dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Menyikapi situasi yang tidak menentu ini, BPOM mengklaim tengah melakukan langkah-langkah mitigasi. Strategi yang ditempuh meliputi penataan ulang regulasi serta kolaborasi dengan gabungan pengusaha farmasi untuk mencari alternatif rantai pasok (supply chain) guna menghindari kemacetan distribusi akibat konflik di Selat Hormuz.

Selain bahan aktif obat, BPOM juga menyoroti risiko pada sektor pengemasan yang rentan terdampak gangguan logistik global. Namun, Taruna memberikan catatan bahwa industri kosmetik relatif lebih aman dibandingkan industri obat, mengingat Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan mineral yang mampu menyuplai kebutuhan bahan baku kosmetik secara domestik.

Krisis ini dipicu oleh tindakan tegas IRGC Iran yang menutup akses Selat Hormuz setelah terjadi insiden pengabaian instruksi pelayaran oleh sejumlah kapal. Langkah drastis Iran ini mengirimkan sinyal bahwa jalur perdagangan energi dan logistik dunia bisa lumpuh seketika akibat tensi politik yang memanas.

Analisis Redaksi: Paradoks Kedaulatan Kesehatan di Negeri Kaya

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati pola kebijakan publik kita, saya melihat pernyataan Kepala BPOM ini bukan sekadar laporan rutin, melainkan sebuah pengakuan kegagalan struktural dalam membangun kemandirian farmasi. Angka 90 persen impor bahan baku obat adalah angka yang "mengerikan". Bagaimana mungkin sebuah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menggantungkan nyawa rakyatnya pada stabilitas politik di belahan dunia lain? Ini adalah bentuk kerentanan nasional yang sangat fatal.

Kita sering mendengar jargon "Kedaulatan Kesehatan", namun kenyataannya kita hanya menjadi "tukang bungkus" obat. Mengimpor bahan jadi untuk dikemas ulang di Indonesia bukanlah bentuk industrialisasi, melainkan sekadar aktivitas logistik. Selama kita tidak memiliki industri hulu yang kuat untuk memproduksi Active Pharmaceutical Ingredients (API), maka setiap kali ada konflik di Selat Hormuz atau Laut Cina Selatan, rakyat Indonesia-lah yang akan menjadi korban melalui lonjakan harga obat atau kelangkaan stok di apotek.

Langkah BPOM untuk "menata regulasi" dan "memudahkan pengalihan rantai pasok" adalah solusi jangka pendek yang bersifat reaktif (firefighting). Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan strategi "pindah jalur impor" saat terjadi krisis. Yang kita butuhkan adalah keberanian politik untuk melakukan investasi besar-besaran pada riset dan pengembangan (R&D) serta insentif nyata bagi industri kimia dasar dalam negeri agar produksi bahan baku obat tidak lagi menjadi mimpi di siang bolong.

Prediksi saya, jika pola ini tidak berubah, Indonesia akan terjebak dalam siklus ketergantungan yang permanen. Kita akan selalu menjadi sandera geopolitik global. Pemerintah harus berhenti merasa nyaman dengan angka pertumbuhan ekonomi jika sektor kesehatan masih memiliki lubang menganga sebesar 90 persen. Tanpa kemandirian hulu, ketahanan nasional yang digaungkan hanyalah slogan kosong di atas kertas regulasi yang tidak memiliki taring dalam implementasi.