Iran Klaim Serangan ke Basis AS di Teluk Persia sebagai Pembelaan Diri: Benarkah?

Teheran – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan pada Senin malam lewat unggahan di platform X bahwa aksi militer terbaru Iran merupakan pembelaan diri yang sah atas apa yang ia sebut sebagai agresi berkelanjutan dari Amerika Serikat dan Israel.

Baqaei menanggapi pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan keprihatinan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia serta kapal‑kapal di Selat Hormuz. Menurut Baqaei, "situasi ini bukan sekadar konfrontasi militer, melainkan kelanjutan agresi militer terbuka yang dimulai pada 28 Februari oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran."

Dalam penjelasannya, Baqaei menolak tuduhan bahwa Iran memulai permusuhan. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pangkalan dan aset militer AS di pesisir selatan Teluk Persia adalah pelaksanaan hak melekat untuk membela diri yang diakui oleh hukum internasional. "Iran tidak menyerang siapa pun; kami hanya merespons ancaman yang terus‑menerus," ujarnya.

Lebih lanjut, Baqaei menuding negara‑negara di kawasan yang menampung aset militer AS turut menanggung tanggung jawab atas eskalasi, karena wilayah mereka dipergunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap Iran. Ia menambahkan, "Tidak adil jika Iran dikritik karena membela diri, sementara pihak yang melanggar hukum internasional tidak dimintai pertanggungjawaban."

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika geopolitik Timur Tengah selama lebih dari dua dekade, saya melihat pernyataan Iran ini sebagai bagian dari strategi naratif yang bertujuan memperkuat legitimasi domestik dan mengalihkan sorotan internasional. Klaim pembelaan diri memang memiliki landasan hukum dalam Piagam PBB, namun penerapannya selalu bergantung pada konteks fakta yang dapat diverifikasi secara independen. Sayangnya, bukti konkret mengenai "agresi berkelanjutan" dari pihak AS dan Israel masih bersifat asimetris dan sering kali terbungkus dalam klasifikasi rahasia.

Jika dilihat dari perspektif historis, serangkaian sanksi ekonomi, operasi militer terbatas, dan kebijakan tekanan diplomatik yang dijalankan Washington sejak 2018 memang menimbulkan ketegangan yang signifikan. Namun, menilai apakah tindakan Iran pada 28 Februari—yang melibatkan penembakan rudal ke fasilitas militer AS—memenuhi standar pembelaan diri yang sah memerlukan analisis mendalam terhadap proporsionalitas, kebutuhan militer, dan keberadaan ancaman yang nyata pada saat itu. Tanpa transparansi penuh, klaim tersebut berisiko menjadi alat politik untuk menjustifikasi eskalasi lebih lanjut.

Selanjutnya, peran negara‑negara kawasan yang menjadi "penampung" aset militer AS tidak dapat diabaikan. Keterlibatan mereka dalam menyediakan infrastruktur logistik bagi operasi Amerika menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas regional. Namun, menuduh mereka secara langsung memicu serangan Iran tanpa bukti yang kuat dapat memperburuk ketegangan dan mengalihkan fokus dari upaya diplomatik yang masih terbuka.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa konflik ini akan memicu gelombang diplomasi balik yang intens, dengan PBB dan organisasi regional berusaha menengahi gencatan senjata. Namun, jika kedua belah pihak tetap berpegang pada retorika "pembelaan diri" tanpa langkah konkret menuju de‑eskalasi, risiko terjadinya insiden militer yang lebih luas di Selat Hormuz—yang merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak global—akan semakin tinggi. Pengawasan independen, transparansi data, dan dialog multilateral menjadi kunci untuk mencegah krisis yang dapat mengguncang pasar energi dunia.