Korupsi di Jantung Korps Adhyaksa: Komisi III Desak Tim Khusus Usut Kasus Febrie Adriansyah

JAKARTA — Integritas Kejaksaan Agung kembali dipertaruhkan. Komisi III DPR RI secara resmi melayangkan desakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa langkah pembentukan tim independen ini menjadi harga mati untuk menjamin proses hukum tidak terintervensi oleh kepentingan internal. Menurutnya, mengingat posisi terduga pelaku yang pernah memegang kendali tertinggi di bidang tindak pidana khusus, ada risiko besar terjadinya konflik kepentingan jika kasus ini ditangani oleh struktur reguler.

"Pembentukan tim baru ini bertujuan agar penegakan hukum berjalan independen," ujar Habiburokhman saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (13/7). Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Catatan Redaksi: Bedah Kasus oleh Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah puluhan tahun mengendus aroma busuk di lorong-lorong kekuasaan, saya melihat kasus Febrie Adriansyah bukan sekadar kasus korupsi individu, melainkan sebuah simbol rapuhnya sistem pengawasan internal di tubuh Kejaksaan Agung. Bagaimana mungkin seorang Jampidsus—orang yang memegang 'pedang' eksekusi kasus-kasus korupsi raksasa di negeri ini—justru terjerat dalam pusaran dugaan korupsi? Ini adalah ironi yang menyakitkan sekaligus mengkhawatirkan. Bahkan, beberapa pihak melihat adanya langkah menghindari skandal korupsi di Kejaksaan melalui pengunduran diri sebelumnya.

Usulan Komisi III untuk membentuk tim khusus adalah langkah administratif yang benar, namun saya skeptis jika hanya berhenti di situ. Kita harus bertanya: Siapa yang akan mengawasi pengawas? Jika Kejagung bentuk tim khusus tersebut masih berada di bawah komando struktur yang memiliki relasi personal atau profesional dengan Febrie, maka tim ini hanya akan menjadi 'stempel' formalitas untuk meredam kegaduhan publik. Independensi bukan sekadar soal surat keputusan (SK) pembentukan tim, melainkan soal keberanian untuk memutus rantai loyalitas buta di dalam korps Adhyaksa.

Prediksi saya, kasus ini akan menjadi 'kotak Pandora'. Jika penyidikan dilakukan secara transparan dan tanpa kompromi, besar kemungkinan akan terseret nama-nama besar lainnya, baik dari kalangan birokrasi maupun aktor politik yang mungkin pernah 'bertransaksi' dengan sang mantan Jampidsus. Kita tahu bahwa posisi Jampidsus adalah posisi yang sangat strategis; ia menentukan siapa yang naik ke permukaan untuk diadili dan siapa yang tetap tersembunyi di balik berkas perkara yang sengaja diperlambat.

Kejaksaan Agung kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu membersihkan rumahnya sendiri dengan cara yang terhormat, atau justru membiarkan kasus ini menguap menjadi sekadar berita angin? Publik tidak butuh janji independensi; publik butuh bukti berupa tersangka yang diseret ke pengadilan dan aset negara yang dikembalikan. Jika Kejagung gagal mengeksekusi kasus ini dengan tajam, maka wibawa hukum kita bukan lagi runtuh, melainkan sudah rata dengan tanah.