Klaim 'Kualitas Meningkat' Makan Bergizi Gratis: Sekadar Formalitas atau Benar-Benar Berbenah?

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan dimulainya kembali distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-libur sekolah. Namun, di balik narasi "peningkatan kualitas" yang digaungkan, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas pembenahan yang dilakukan selama masa jeda tersebut.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengklaim bahwa masa libur sekolah telah dimanfaatkan secara maksimal untuk menata ulang dan membenahi sistem pelayanan. Menurutnya, langkah ini diambil guna memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa sebagai penerima manfaat utama.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan," ujar Arumsari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai bentuk validasi, BGN melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik, mulai dari sekolah dasar hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jakarta. Daftar panjang sekolah yang dikunjungi—mulai dari TK Trisula Perwari hingga SPPG Bukit Duri—menunjukkan upaya BGN untuk menampilkan citra pengawasan yang ketat di lapangan.

Selain pemantauan fisik, BGN mengaku menyerap aspirasi dari pengelola SPPG dan pihak sekolah. Arumsari mengakui adanya catatan kritis terkait operasional, ketepatan waktu distribusi, hingga koordinasi antarpihak yang masih perlu disempurnakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada fase sebelumnya, program raksasa ini masih menyimpan banyak lubang dalam manajemen logistik dan eksekusinya.

BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar. Namun, publik kini menunggu apakah "pembenahan" ini hanya terjadi di atas kertas atau benar-benar berdampak pada piring para siswa.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola kebijakan publik di Indonesia, saya melihat ada pola yang mengkhawatirkan dalam narasi "pembenahan" yang disampaikan BGN. Menghentikan distribusi program strategis hanya karena libur sekolah, lalu mengklaim masa jeda tersebut sebagai waktu untuk "menata ulang", adalah sebuah pengakuan tersirat bahwa sistem manajemen awal program ini memang rapuh. Jika sebuah program sudah dirancang dengan matang, libur sekolah seharusnya menjadi bagian dari manajemen risiko yang sudah terprediksi, bukan menjadi alasan untuk melakukan perombakan mendadak.

Kita harus kritis melihat daftar panjang sekolah yang dikunjungi. Dalam dunia jurnalistik investigasi, kunjungan seremonial seperti ini seringkali menjadi "smoke screen" atau tabir asap untuk menutupi kegagalan sistemik. Pertanyaannya: Apakah kunjungan ke belasan sekolah di Jakarta ini merepresentasikan kondisi di pelosok daerah? Jangan sampai standar kualitas hanya terjamin di Jakarta (pusat kekuasaan), sementara di daerah terpencil, distribusi MBG menjadi ladang korupsi baru atau sekadar formalitas pemenuhan kuota dengan gizi yang ala kadar.

Satu hal yang paling krusial adalah masalah akuntabilitas dan transparansi. BGN menyebutkan adanya perbaikan dalam "tata kelola" dan "aspek operasional", namun tidak pernah merinci secara detail apa yang salah sebelumnya dan apa yang diperbaiki. Tanpa data terbuka mengenai kegagalan distribusi sebelumnya, klaim "kualitas meningkat" hanyalah jargon politik yang tidak memiliki basis empiris. Kita tidak boleh membiarkan anggaran negara yang sangat besar untuk program ini menguap begitu saja dalam proses distribusi yang tidak efisien.

Prediksi saya, jika BGN tidak segera membuka data audit operasional kepada publik dan hanya mengandalkan kunjungan lapangan yang bersifat teatrikal, program ini akan terus terjebak dalam siklus "salah-perbaiki-salah lagi". Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia, namun jika dikelola dengan mentalitas proyek jangka pendek tanpa pengawasan independen yang ketat, program ini hanya akan menjadi beban fiskal yang tidak memberikan dampak nyata bagi stunting dan kecerdasan anak bangsa.