Kasus Febrie Adriansyah: Dari Pelimpahan Paksa ke Tim Khusus—Siapa yang Sebenarnya Diawasi?

Untuk itu, saya menyerukan: pengawasan Komisi III harus diubah dari fungsi monitoring menjadi fungsi *enforcement*. Artinya, jika ditemukan indikasi penyimpangan prosedural, Komisi III harus bersuara lantang, mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif, bahkan mendorong pemidanaan terhadap pejabat yang menghalangi keadilan. Jangan biarkan DPR hanya menjadi penonton di panggung keadilan yang sedang dibuat ulang oleh para pelaku.

Opini Mendalam: Kasus Febrie Adriansyah dan Kematian Perlahan atas Prinsip *No One Is Above the Law*

Kasus Febrie Adriansyah adalah ujian kritis bagi sistem hukum Indonesia pasca-reformasi. Ia bukan sekadar kasus korupsi biasa—ia adalah cermin dari bagaimana institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi sumber kerentanan. Febrie adalah produk dari sistem yang membiarkan jaksa agung muda bertindak sebagai jaksa, hakim, dan jaksa sekaligus—melalui kewenangan *inquisitorial* yang tak terkendali. Kewenangan Jampidsus untuk menyelidiki, menuntut, dan menentukan langkah penanganan tanpa pengawasan internal yang kuat telah menciptakan budaya *self-regulation* yang rapuh. Dan kini, ketika sang pelaku adalah mantan pimpinan institusi tersebut, kita disajikan dengan skenario yang memalukan: jaksa mengadili jaksa.

Lebih dari itu, pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung bukanlah langkah netral. Ini adalah keputusan politik hukum yang didorong oleh kebutuhan untuk menghindari konflik kepentingan—tapi justru menciptakan konflik baru: konflik antara institusi yang saling menyalahkan, antara keinginan untuk transparansi dan kebutuhan untuk menjaga *institutional dignity*. Kejaksaan Agung, yang seharusnya menjadi simbol konsistensi penegakan hukum, kini terlihat seperti institusi yang sedang berusaha menghindari stigma *conflict of interest* dengan cara yang sama sekali tidak transparan: pembentukan tim khusus tanpa penjelasan kriteria anggota, tanpa mekanisme *conflict-of-interest screening*, dan tanpa jadwal publik yang jelas.

Di sinilah letak kegagalan struktural yang paling mengkhawatirkan: tidak ada satu pun mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa jaksa yang pernah memimpin satuan tugas anti-korupsi tidak bisa memanfaatkan jaringan, informasi internal, atau pengaruh politik untuk memengaruhi hasil penyidikan. Padahal, dalam sistem hukum yang sehat, jaksa yang pernah terlibat dalam kasus tertentu seharusnya otomatis dikecualikan dari proses berikutnya—terutama jika ia menjadi tersangka. Tidak adanya *automatic recusal* dalam UU Kejaksaan adalah celah sistemik yang telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun. Dan kini, dengan Febrie yang mengundurkan diri tepat sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kita melihat bagaimana *timing* bisa menjadi senjata ampuh untuk mengaburkan niat institusional.

Untuk itu, saya menegaskan: tanpa reformasi struktural terhadap peran Jampidsus—termasuk pemisahan fungsi penyidik dan penuntut, serta pengukuhan kewenangan KPK sebagai *supra-enforcer* untuk kasus korupsi tingkat tinggi—kasus seperti ini akan terus berulang. Kita tidak bisa lagi mempercayai janji-janji retoris tentang profesionalisme. Yang dibutuhkan adalah mekanisme *ex ante* yang memastikan bahwa setiap jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi besar harus melalui *independent ethics review*, dan bahwa setiap pelimpahan perkara harus disertai dengan alasan publik yang transparan. Jika tidak, maka kasus Febrie Adriansyah bukanlah awal dari keadilan, tapi akhir dari kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.