Gempa M5,4 Guncang Buol: Rumah Sakit Gagal, Pasien Meninggal, dan Pemerintah Terdiam

Buol, Sulawesi Tengah – Pada malam Minggu (12/7) pukul 20.46 WITA, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Kabupaten Buol. Dengan episenter berjarak sekitar 37 km timur laut kota dan hiposenter 10 km di bawah permukaan, getaran terasa kuat hingga ke Tolitoli, Parigi Moutong, serta wilayah Marisa dan Tilamuta di Provinsi Gorontalo.

Korban jiwa yang paling menyedihkan adalah seorang pasien di RSUD Buol yang meninggal dunia akibat dampak gempa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Moh Kachfi Mardjuni, mengonfirmasi bahwa korban tersebut merupakan satu-satunya kematian yang tercatat hingga kini.

Gempa ini tidak hanya menewaskan, tetapi juga merusak sejumlah bangunan penting: kantor mal pelayanan publik, sebagian ruang perawatan RSUD Buol, kantor inspektorat, rumah makan, serta rumah warga di Kelurahan Kali dan Leok II. Akibat kerusakan tersebut, warga terpaksa mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman, seperti Gunung Kali dan beberapa kecamatan lain di Buol.

BMKG menegaskan tidak ada potensi tsunami, namun skala intensitas gempa (MMI) bervariasi. Di Karamat, Biau, Lakea, Kota Tolitoli, dan Kota Buol, gempa tercatat pada skala IV MMI—artinya orang banyak merasakan getaran kuat di dalam rumah, jendela berderik, dan pecahnya gerabah. Di Kota Parigi, Marisa, dan Tilamuta, intensitas turun ke skala III MMI, masih terasa jelas di dalam rumah.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa ini merupakan pergerakan naik‑geser (oblique‑thrust) pada zona subduksi, menandakan aktivitas tektonik yang masih aktif di wilayah ini.

Setelah gempa, BPBD bersama pemerintah daerah dan BPBD Sulawesi Tengah melakukan asesmen cepat untuk menilai kerusakan dan kebutuhan korban. Hingga malam itu, situasi dilaporkan kondusif dan sebagian besar warga telah kembali ke rumah masing‑masing, meski otoritas tetap mengimbau kewaspadaan terhadap gempa susulan.

Analisis Pakar

Kasus kematian pasien di RSUD Buol menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan infrastruktur kesehatan menghadapi bencana alam. Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa standar bangunan rumah sakit di daerah rawan gempa masih jauh dari ideal. Tidak ada laporan resmi apakah bangunan RSUD tersebut telah memenuhi standar tahan gempa (SNI 1726‑2012) atau apakah prosedur evakuasi darurat telah diuji secara berkala. Kegagalan struktural yang mengakibatkan kematian seorang pasien—yang seharusnya berada di tempat paling aman—menjadi cermin kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pengawasan.

Selain itu, respons cepat BPBD dan pemerintah daerah patut diapresiasi, namun transparansi data masih kurang. Data kerusakan masih bersifat “sementara” dan belum ada publikasi rinci mengenai jumlah korban luka, kerusakan total, maupun alokasi dana bantuan. Tanpa akuntabilitas yang jelas, masyarakat berisiko menjadi korban selanjutnya ketika gempa susulan terjadi.

Secara geologis, wilayah Buol berada di zona subduksi yang memang rawan gempa. Namun, kebijakan mitigasi risiko tampaknya belum diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus segera melakukan audit struktural pada semua fasilitas publik—termasuk rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan—serta memperkuat regulasi bangunan tahan gempa. Investasi pada sistem peringatan dini dan pelatihan evakuasi bagi tenaga medis juga harus menjadi prioritas.

Jika tidak ada langkah konkret, tragedi serupa dapat terulang, bahkan dengan gempa bermagnitudo lebih kecil. Kematian pasien di RSUD Buol bukan sekadar angka statistik; ia adalah panggilan untuk reformasi kebijakan, penegakan standar bangunan, dan transparansi dalam penanggulangan bencana. Hanya dengan tindakan tegas dan terukur, kita dapat memastikan bahwa fasilitas kesehatan tidak lagi menjadi titik lemah ketika alam menguji ketangguhan kita.