Darurat 'Fatherless': Pemprov DKI Desak Calon Pengantin Pria Melek Pola Asuh, Bukan Sekadar Cari Nafkah

JAKARTA – Fenomena fatherless atau kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah secara psikologis kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta secara terbuka mengimbau para calon pengantin (catin) pria untuk membekali diri dengan pengetahuan pola asuh anak sebelum melangkah ke pelaminan.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa persiapan pernikahan tidak boleh hanya terpaku pada urusan resepsi atau finansial, melainkan harus menyentuh aspek fundamental: konsep keluarga. Menurutnya, pemahaman mengenai pengasuhan harus sudah terbentuk bahkan sebelum pasangan memasuki usia pernikahan.

"Hendaknya sudah mempersiapkan dengan calon pasangannya untuk bisa mulai melihat bagaimana membuat konsep keluarga," ujar Dwi Oktavia saat menghadiri kegiatan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS) di SLBN 02 Jakarta, Jagakarsa, Senin.

Dwi menekankan bahwa peran ayah dalam keluarga tidak boleh direduksi hanya sebagai mesin pencari nafkah. Ia mendorong para suami untuk terlibat aktif dalam pengawasan pendidikan, penanaman nilai budi pekerti, hingga pembangunan kebiasaan baik anak. Hal ini diperkuat dengan adanya program GAMAS yang didukung oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang mengajak ayah hadir secara fisik dan emosional pada hari pertama sekolah anak.

Sejalan dengan itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga memperketat pengawasan melalui Surat Edaran Nomor 70 Tahun 2026. Selain mendorong keterlibatan orang tua, SE tersebut secara tegas melarang tujuh poin krusial selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk larangan perpeloncoan, pungutan liar, hingga pelibatan alumni dalam penyelenggaraan MPLS, guna menjamin lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Analisis Redaksi: Menggugat Maskulinitas Toksik dan Paradigma 'Ayah ATM'

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati dinamika sosial di Jakarta, saya melihat imbauan Pemprov DKI ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah pengakuan implisit atas kegagalan sistemik dalam mendefinisikan peran laki-laki dalam domestikasi keluarga di Indonesia. Kita sedang menghadapi krisis identitas maskulinitas. Selama puluhan tahun, konstruksi sosial kita telah memenjarakan sosok ayah dalam peran 'pencari nafkah tunggal' (breadwinner), yang secara tidak sadar melegitimasi pengabaian emosional terhadap anak. Inilah akar dari fenomena fatherless: ayah ada secara fisik, namun absen secara psikologis.

Saya mengkritisi bahwa imbauan kepada calon pengantin pria ini seharusnya tidak berhenti pada level 'imbauan'. Jika pemerintah benar-benar serius, maka edukasi pola asuh bagi pria harus menjadi syarat wajib dalam bimbingan pranikah, setara dengan pemeriksaan kesehatan. Mengapa? Karena banyak pria Indonesia masuk ke dalam pernikahan dengan membawa beban 'maskulinitas toksik' yang menganggap bahwa mengurus anak adalah tugas eksklusif perempuan. Jika pola pikir ini tidak didekonstruksi sejak masa calon pengantin, maka program seperti GAMAS hanya akan menjadi kosmetik atau sekadar formalitas foto untuk media sosial tanpa ada perubahan substansial dalam relasi ayah-anak.

Lebih jauh lagi, saya memprediksi bahwa jika tren fatherless ini tidak segera diputus, Jakarta akan menghadapi ledakan masalah kesehatan mental pada generasi Z dan Alpha. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah yang suportif cenderung memiliki masalah dalam regulasi emosi, rendah diri, hingga kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan 'kurangnya waktu' karena kemacetan Jakarta atau beban kerja yang tinggi. Ini adalah masalah prioritas dan pergeseran paradigma.

Terakhir, integrasi antara peran ayah di rumah dan pengawasan ketat di sekolah (melalui SE Disdik) adalah langkah yang tepat, namun masih bersifat parsial. Pemerintah harus berani masuk ke ruang-ruang privat dengan menyediakan sistem pendukung bagi para ayah, seperti cuti ayah (paternity leave) yang lebih panjang dan terjamin, agar peran pengasuhan tidak dianggap sebagai 'beban tambahan' melainkan tanggung jawab utama. Tanpa kebijakan struktural yang mendukung, imbauan ini hanya akan menjadi angin lalu di tengah hiruk pikuk kota metropolitan.