Bom Palsu di SDN Srengseng: 'Iseng' yang Berbahaya atau Sekadar Pengalihan Isu?

JAKARTA – Ketegangan yang sempat menyelimuti SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya menemui titik terang setelah Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turun tangan. Namun, hasil penyelidikan justru membawa kabar yang ambigu: ancaman bom tersebut dinyatakan belum memenuhi unsur tindak pidana terorisme.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, menegaskan bahwa kesimpulan ini diambil setelah melalui proses pendalaman yang komprehensif. Tim gabungan yang terdiri dari Densus 88, Polda Metro Jaya, dan Tim Gegana Korbrimob Polri telah membedah berbagai aspek, mulai dari motif pelaku, aliran dana, hingga kemungkinan adanya koneksi dengan jaringan teror global maupun domestik.

"Hasil pendalaman menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana terorisme," ujar Kombes Mayndra dalam keterangan resminya, Senin.

Konsekuensi dari temuan ini adalah pengalihan wewenang penanganan kasus. Karena tidak ditemukan indikasi keterkaitan dengan jaringan teror, tanggung jawab penyidikan kini diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan kewilayahan, yakni Polres Metro Jakarta Selatan. Meski demikian, Densus 88 mengklaim tetap berada dalam posisi siaga dan terus memantau setiap perkembangan informasi di lapangan.

Di sisi lain, pelaku pengancaman dikabarkan berdalih bahwa tindakannya hanyalah sebuah "keisengan". Namun, dalih tersebut tidak serta-merta menghapus ancaman pidana. Pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan dijadwalkan akan menjalani tes kejiwaan untuk memastikan kondisi psikologis di balik aksi nekat tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, sembari meminta warga tetap melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Analisis Redaksi: Bahaya Normalisasi 'Iseng' dalam Teror Psikologis

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengawal isu keamanan nasional, saya melihat ada kecenderungan berbahaya ketika aparat terlalu cepat melabeli sebuah ancaman sebagai 'iseng' atau 'tidak memenuhi unsur terorisme' hanya karena tidak ditemukan koneksi ke jaringan terorganisir seperti ISIS atau Jemaah Islamiyah. Kita harus kritis: apakah definisi terorisme kita saat ini terlalu sempit? Terorisme bukan hanya soal bom yang meledak atau sumpah setia kepada khalifah di luar negeri, tetapi juga soal teror psikologis yang menciptakan ketakutan massal, terutama ketika sasarannya adalah institusi pendidikan dan anak-anak.

Menyebut aksi pengancaman bom di sekolah dasar sebagai 'iseng' adalah bentuk simplifikasi yang berisiko. Tindakan ini menciptakan trauma bagi siswa dan guru, mengganggu stabilitas pendidikan, dan menguras sumber daya negara untuk mobilisasi tim Gegana serta Densus 88. Jika pelaku hanya dijatuhi sanksi berdasarkan pasal gangguan ketertiban umum tanpa melihat dampak psikososial yang luas, maka kita sedang memberikan preseden bahwa 'bermain-main' dengan rasa takut masyarakat adalah hal yang bisa dimaklumi selama tidak ada jaringan teror di belakangnya.

Lebih jauh lagi, saya mencurigai adanya pola baru dalam gangguan keamanan urban. Di era digital, serangan lone wolf atau individu yang teradikalisasi secara mandiri melalui internet seringkali tidak memiliki 'koneksi jaringan' yang terdeteksi secara administratif, namun memiliki motif destruktif yang nyata. Tes kejiwaan yang akan dilakukan polisi memang perlu, namun jangan sampai hasil tes tersebut digunakan sebagai 'pintu keluar' untuk meringankan hukuman pelaku. Gangguan jiwa dan niat jahat adalah dua hal yang berbeda; seseorang bisa saja sakit secara psikologis namun tetap sadar akan dampak destruktif dari tindakannya.

Prediksi saya, jika penegakan hukum dalam kasus 'bom iseng' seperti ini tidak dilakukan dengan sangat keras dan memberikan efek jera yang maksimal, maka akan muncul gelombang peniru (copycat) yang merasa bahwa mengancam fasilitas publik adalah cara instan untuk mendapatkan perhatian atau sekadar meluapkan frustrasi. Negara tidak boleh kalah oleh 'keisengan' yang terstruktur. Kita butuh paradigma baru dalam menangani ancaman keamanan: setiap tindakan yang menciptakan teror publik, terlepas dari ada atau tidaknya jaringan organisasi, harus dipandang sebagai serangan terhadap stabilitas nasional.