Rp18 Juta per Siswa: Golkar Tawarkan ‘Harga Pasar Pendidikan’ yang Jauh dari Realitas BOS, atau Sinyal Kebangkitan Komitmen Negara pada SDM?

Partai Golkar kembali memicu debat publik tentang kualitas pendidikan nasional dengan mengusulkan biaya pendidikan ideal sebesar Rp18 juta per siswa per tahun—angka yang mencengkeram, bahkan 20 kali lipat lebih tinggi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini yang hanya mencapai Rp900 ribu per siswa per tahun.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji, dalam diskusi usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7). Menurutnya, angka Rp18 juta bukan sekadar aspirasi, melainkan hasil kajian komprehensif yang mempertimbangkan tiga komponen kritis: biaya operasional sekolah, beban finansial guru dan tenaga kependidikan, serta pengeluaran langsung orang tua (seperti seragam, buku, transportasi, hingga les tambahan).

"Kita memang memiliki standar yang tinggi, fraksi Partai Golkar, karena kita tahu bahwa pendidikan itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka 18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," tegas Sarmuji.

Namun, di balik retorika idealisme pendidikan yang menggebu, muncul pertanyaan besar: Apakah usulan ini benar-benar lahir dari data lapangan, atau sekadar proyeksi teoretis yang mengabaikan realitas struktural ketimpangan ekonomi dan geografis di Indonesia?

Sebab, jika kita menilik data Kementerian Keuangan 2024, alokasi BOS untuk SD Negeri hanya sekitar Rp900 ribu per siswa per tahun—angka yang bahkan tidak cukup untuk membiayai buku teks satu mata pelajaran di kota besar. Sementara di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), biaya operasional sekolah seringkali ditanggung oleh komite sekolah, guru, atau bahkan kepala desa. Artinya, usulan Rp18 juta bukan sekadar peningkatan anggaran, tapi transformasi paradigma: dari pendidikan akses menjadi pendidikan kualitas—dan itu butuh investasi serius, bukan retorika.

Lebih jauh, Golkar juga mengusulkan agar pencairan BOS lebih berkeadilan: mempertimbangkan status daerah (daerah miskin vs. kaya), jenis satuan pendidikan (SD vs. SMA), serta kondisi infrastruktur dan kesejahteraan guru. Ini adalah sinyal positif—namun sayangnya, tanpa mekanisme pengawalan yang kuat, usulan ini berpotensi menjadi sekadar wacana kantong kebijakan yang tak pernah menyentuh aspal jalan desa.

Opini Mendalam: Dari Retorika ke Realitas—Kapan Negara Berani Membayar Harga Sejati Pendidikan?

Usulan Rp18 juta per siswa oleh Golkar bukan sekadar angka yang menggelepar di ruang rapat. Ini adalah cerminan pahit atas defisit kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional. Jika seorang siswa di Jakarta bisa mengenyam pendidikan dengan akses internet 5G, guru bersertifikasi, laboratorium lengkap, dan kurikulum berbasis proyek—maka siswa di Papua, NTT, atau Aceh Tengah masih berjuang untuk mendapat buku pelajaran yang layak. Perbedaan biaya nyata antara dua siswa ini bisa mencapai 100 kali lipat—bukan 20 kali. Jadi, Rp18 juta justru masih terlalu rendah jika kita bicara standar global.

Yang lebih mengkhawatirkan, usulan ini muncul di tengah anggaran pendidikan nasional yang stagnan di sekitar 20% dari APBN—padahal UU Sisdiknas menetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD. Tapi ironi terjadi: 20% itu dibagi rata untuk seluruh lini, termasuk perguruan tinggi, vokasi, dan pendidikan nonformal—sedangkan sekolah dasar dan menengah, yang menjadi fondasi SDM, justru terus mengalami underfunding relatif. BOS bukanlah solusi struktural; ia adalah perban darurat atas luka sistemik. Tanpa revisi mendasar terhadap mekanisme alokasi, peningkatan BOS hanya akan memperparah disparitas: daerah kaya makin maju, daerah miskin makin tertinggal.

Di sinilah kita harus berani bertanya: Apakah negara siap membayar harga sejati pendidikan? Rp18 juta per siswa per tahun berarti jika dikalikan 50 juta siswa SD dan SMP, total investasi tahunan mencapai Rp900 triliun—lebih besar dari anggaran Kementerian PUPR atau Kementerian BUMN. Apakah fiskal kita mampu menampungnya? Jawabannya: ya, jika prioritas nasional diubah dari infrastruktur fisik ke infrastruktur manusia. Tapi sayangnya, politik anggaran hari ini masih didominasi oleh logika proyek yang terlihat, bukan investasi yang berdampak jangka panjang. Golkar bisa mengusulkan, tapi tanpa koalisi kebijakan yang kuat—terutama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan—usulan ini akan berakhir di rak buku DPR, seperti 97% rekomendasi komisi yang tak pernah diimplementasikan.

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai: ini bukan soal angka, tapi soal nilai. Jika kita menganggap pendidikan sebagai investasi, maka Rp18 juta adalah harga minimal untuk memulihkan daya saing bangsa. Tapi jika kita memperlakukannya sebagai beban, maka Rp900 ribu pun terasa terlalu mahal. Pilihan kita hari ini menentukan apakah generasi 2045 akan menjadi penerus peradaban—atau korban kelambanan sistemik. Jangan biarkan Golkar menjadi satu-satunya partai yang berani mengatakan kebenaran: pendidikan murah adalah pendidikan yang mahal di masa depan.