Selat Hormuz Kembali Jadi Medan Perang: AS dan Iran Terjebak dalam Lingkaran Setan Konflik yang Mengancam Ekonomi Global

Beijing, 15 Juli 2026 — Kekhawatiran internasional kembali memuncak menyusul eskalasi ketegangan di Selat Hormuz, jalur maritim paling strategis di dunia, yang kini berubah menjadi arena konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam konferensi pers Senin (14/7), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, secara tegas menyerukan agar kedua pihak segera menghentikan spiralisasi kekerasan dan memulihkan keamanan pelayaran—bukan karena kepentingan semata, melainkan karena nasib ekonomi global berada di ujung tanduk.

AS, lewat Komando Pusat (CENTCOM), mengklaim telah melakukan serangan balasan yang "preemptif" terhadap puluhan target Iran, mencakup sistem pertahanan udara, radar pantai, fasilitas rudal, drone, bahkan kapal-kapal kecil milik Garda Revolusi. Yang paling mencengangkan: untuk pertama kalinya, AS mengerahkan drone laut sekali pakai (one-way attack sea drones) sebagai senjata serangan maritim—teknologi yang sebelumnya hanya ada dalam skenario fiksi militer. Sementara Iran, melalui IRGC, menyatakan telah meluncurkan serangan balasan terhadap basis militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman—sebuah gerakan yang secara de facto mengubah Selat Hormuz dari jalur perdagangan menjadi zona perang non-konvensional.

Ironi terjadi dalam konteks yang sangat rapuh: baru dua bulan lalu, pada 18 Juni, Iran dan AS melalui mediasi Pakistan menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad yang secara eksplisit mencakup penghentian tembak-menembak, pencabutan blokade laut AS, dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, hanya 20 hari kemudian, nota tersebut dihancurkan oleh serangan balas-membalas yang dipicu oleh insiden kapal niaga di perairan internasional—insiden yang hingga kini belum terungkap secara transparan siapa pelaku pertama.

Kritik China bukan sekadar retorika diplomatik. China adalah negara pengimpor minyak mentah terbesar dunia, dan 30% pasokan minyaknya melewati Selat Hormuz. Ketidakstabilan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak hingga 20–30% dalam hitungan minggu, yang akan mengguncang inflasi global dan mempercepat krisis energi di negara-negara berkembang. Seperti yang diingatkan oleh Lin Jian: "Navigasi bebas bukanlah hak—ia adalah prasyarat bagi stabilitas sistem ekonomi dunia."

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput konflik Timur Tengah sejak dekade lalu, saya menyaksikan pola yang sama berulang: AS dan Iran terjebak dalam security dilemma yang tak berujung—di mana setiap upaya keamanan satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain, sehingga memicu respons yang justru memperburuk ketegangan. Namun, kali ini, ada dimensi baru yang belum cukup diwaspadai: komersialisasi konflik maritim. Serangan terhadap kapal niaga bukan lagi simbol perang proxy, melainkan alat tekanan ekonomi yang terukur. Iran sengaja mengganggu lalu lintas kapal agar AS terpaksa membuka kembali jalur diplomatik, sementara AS menggunakan serangan militer sebagai alat pemulihan kredibilitas di mata sekutu Timur Tengah—terutama Arab Saudi dan UEA—yang mulai mempertanyakan komitmen Washington terhadap keamanan regional.

Lebih dalam lagi, nota kesepahaman Islamabad yang gagal berjalan bukan sekadar karena pelanggaran teknis, melainkan karena ketiadaan mekanisme verifikasi dan sanksi yang mengikat. Tidak ada lembaga independen—baik PBB, IAEA, maupun organisasi maritim internasional—yang diberi mandat untuk memverifikasi pelaksanaan pencabutan blokade atau penghentian aktivitas militer Iran di Selat. Akibatnya, setiap pihak membangun narasi kebenaran sendiri: Iran mengklaim AS melanggar MoU melalui "intervensi maritim sepihak", sementara AS menuduh Iran "menyembunyikan aktivitas militer di balik narasi kedaulatan". Ini adalah kegagalan struktural: konflik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme multilateral justru dibiarkan berjalan dalam ruang hukum yang kabur, sehingga memungkinkan interpretasi subyektif yang memperpanjang krisis.

Yang paling berbahaya adalah potensi ekspansi konflik ke wilayah lain. Jika Iran benar-benar mengembangkan dan mengerahkan sea drones untuk menyerang kapal komersial—seperti yang diklaim CENTCOM—maka Selat Hormuz akan menjadi zona perang hybrid pertama di abad ke-21, di mana aktor non-negara (seperti perusahaan asuransi maritim, konsorsium kapal, atau bahkan pelaku siber) ikut menentukan dinamika konflik. Ini bukan lagi perang negara versus negara, melainkan perang sistem versus sistem. Dan dalam skenario terburuk, jika satu kapal tanker minyak besar (VLCC) tenggelam akibat serangan tidak sengaja, kenaikan harga minyak global bisa mencapai $150 per barel—bukan lagi prediksi, melainkan kemungkinan nyata yang harus diantisipasi sejak hari ini. Dunia tidak lagi siap menghadapi krisis energi seperti 1973 atau 1979: ketergantungan terhadap energi terbarukan belum cukup mengurangi beban risiko, sementara cadangan minyak strategis global telah menyusut drastis pasca-pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

Sebagai pengamat yang telah melihat jatuhnya Baghdad dan Tripoli, saya menegaskan: Selat Hormuz bukan lagi urusan Timur Tengah. Ia adalah titik kritis bagi tatanan global. Jika AS dan Iran gagal menahan diri dalam 30 hari ke depan—terutama menjelang pemilu AS November 2026—maka kita akan menyaksikan bukan hanya krisis energi, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap sistem tata kelola maritim internasional yang selama 70 tahun terakhir dijaga oleh UNCLOS. Dan ketika UNCLOS runtuh, maka seluruh jalur perdagangan dunia—dari Selat Malaka hingga Terusan Suez—akan berubah menjadi medan perang tak terkendali. Ini bukan alarm berlebihan. Ini peringatan dari seorang jurnalis yang telah belajar mengenali tanda-tanda awal kehancuran tatanan dari pengalaman hidup di tengah kekacauan.