Bengkak Banjir Tanah Abang: Kegagalan Sterilisasi Lokasi Menghambat Normalisasi Saluran Air

Jakarta Pusat – Upaya normalisasi saluran air di kawasan Tanah Abang terhambat oleh masalah yang seharusnya mudah diatasi: lokasi kerja yang belum "steril" atau bebas dari aktivitas pedagang. Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Tanah Abang, Eli Menawan Sari, mengungkapkan bahwa keberadaan pedagang di atas saluran menghalangi tim teknis untuk memulai pekerjaan, meski proyek‑proyek tersebut sudah direncanakan sejak Musrenbang dan usulan lurah.

"Masalah utama bukan pada teknik, melainkan pada koordinasi lapangan. Selama pedagang masih menempati area tersebut, kami tidak dapat menurunkan beton u‑ditch yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran," kata Eli dalam wawancara telepon dengan ANTARA pada Senin. Ia menekankan perlunya intervensi langsung dari lurah dan aparat kelurahan agar area dapat dibersihkan sebelum pengerjaan dimulai.

Satpel SDA Tanah Abang saat ini tengah mengerjakan lima proyek normalisasi di Karet Tengsin, Gelora, Bendungan Hilir, dan Kebon Kacang. Semua proyek berfokus pada penggantian saluran rusak dengan beton u‑ditch, sebuah solusi yang secara teoritis dapat menurunkan risiko genangan saat hujan lebat. Namun, tanpa penertiban lokasi, rencana tersebut hanya tinggal di atas kertas.

Koordinasi lintas‑instansi menjadi sorotan lain. Eli menyebutkan bahwa jika terdapat hambatan berupa pepohonan atau infrastruktur lain, Satpel siap berkolaborasi dengan dinas terkait untuk mengatasi hal tersebut. Namun, ia mengakui bahwa proses birokrasi sering kali memperlambat respons, terutama ketika melibatkan pihak ketiga seperti pemilik lahan informal.

Adrian Mara Maulana, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Pusat, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam program mitigasi banjir melalui normalisasi kali, pelebaran saluran, dan penataan bantaran. "Kami bertanggung jawab memastikan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan serta mendukung penataan ruang yang efisien," ujarnya. Pernyataan ini menambah tekanan pada Satpel untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, mengingat Tanah Abang merupakan salah satu titik rawan banjir di ibu kota.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat kegagalan sterilisasi lokasi bukan sekadar masalah operasional, melainkan cerminan kelemahan tata kelola ruang publik di Jakarta. Pedagang informal memang menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi kota, namun ketika mereka menguasai infrastruktur kritis seperti saluran air, konsekuensinya adalah peningkatan risiko banjir yang dapat menelan biaya sosial dan ekonomi jauh lebih besar. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi mikro dan keamanan publik, bukan sekadar menunggu “bantuan lurah” tanpa strategi jangka panjang.

Selanjutnya, ketergantungan pada koordinasi ad‑hoc mengindikasikan kurangnya mekanisme standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat semua pemangku kepentingan. Tanpa SOP yang tegas, setiap proyek menjadi rentan terhadap penundaan, penyelewengan, atau bahkan korupsi. Diperlukan regulasi yang mewajibkan penertiban lokasi sebelum fase konstruksi dimulai, lengkap dengan sanksi administratif bagi pihak yang menghalangi proses.

Jika tidak segera diatasi, penumpukan proyek normalisasi yang terhambat akan memperparah kerentanan Tanah Abang terhadap banjir musiman. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan properti, tetapi juga pada mobilitas warga, produktivitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Saya memperkirakan, tanpa intervensi kebijakan yang tegas, masalah ini akan berulang di wilayah lain, menambah beban fiskal kota yang sudah tertekan.

Solusi jangka panjang harus melibatkan penataan ruang yang inklusif: menyediakan alternatif lokasi usaha bagi pedagang, memperkuat peran lembaga perencanaan kota, serta mengintegrasikan data geografis real‑time untuk memantau kondisi saluran. Hanya dengan pendekatan holistik, upaya normalisasi tidak akan lagi terjebak dalam birokrasi semu, melainkan menjadi langkah nyata dalam mengurangi risiko banjir Jakarta.