30 Tahun Neoliberalisme Goyang Ekonomi Indonesia: Prabowo Bongkar Kegagalan dan Tawarkan Alternatif Kerakyatan

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali penolakannya terhadap paradigma neoliberal yang, menurutnya, telah menguasai kebijakan ekonomi selama tiga dekade terakhir. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan secara luas, Prabowo menuduh bahwa model ekonomi tersebut tidak sejalan dengan semangat konstitusi UUD 1945.

"Di masa 30 tahun yang terakhir ini, kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Prabowo. Ia menolak menuding pihak tertentu, melainkan menyalahkan “kekeliruan para elite” yang menganggap kapitalisme dan neoliberalisme ala Barat dapat menciptakan kesejahteraan secara cepat. Menurutnya, realita tiga dekade kemudian membuktikan sebaliknya.

Prabowo menambahkan, "Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme, neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak." Ia menyoroti bahwa negara‑negara maju di Barat—Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu‑sekutunya—sudah mulai mengurangi ketergantungan pada kebijakan neoliberal, sementara Indonesia masih “memelihara” model tersebut.

Dalam konteks kebijakan, Prabowo menolak asumsi bahwa kemiskinan adalah akibat kegagalan individu dan bahwa kekayaan akan "menetes ke bawah" secara otomatis. "Biar yang kaya hanya satu persen, kalau mereka kaya lama‑lama kekayaannya netes ke bawah, kalian percaya gak akan netes ke bawah?" tanyanya retoris, menegaskan skeptisisme terhadap teori trickle‑down economics.

Sebagai alternatif, Presiden menekankan agenda ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDMP). Meski menghadapi kritik dan fitnah, Prabowo berkomitmen melanjutkan jalur yang ia yakini benar: "Kita jalan terus, tidak ragu‑ragu, membela rakyat dan kehormatan bangsa Indonesia."

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat dua hal krusial dalam pernyataan Prabowo. Pertama, kritik terhadap neoliberalisme memang relevan bila dilihat dari data pertumbuhan inklusif Indonesia: meski PDB tumbuh rata‑rata 5‑6% per tahun sejak 1998, tingkat kemiskinan masih berada di atas 9% dan ketimpangan Gini berkisar 0,38‑0,40. Kebijakan yang menitikberatkan pada liberalisasi pasar, privatisasi, dan deregulasi memang meningkatkan efisiensi di sektor tertentu, namun tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan atau memperluas akses ke layanan publik. Hal ini menegaskan bahwa model neoliberal tidak dapat dijadikan satu‑satunya pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kedua, tawaran ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi strategis bila diintegrasikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung. Koperasi dapat menjadi mesin distribusi modal mikro, memperkuat rantai nilai lokal, dan menstimulasi konsumsi domestik. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akses ke kredit yang terjangkau, serta sinergi dengan sektor formal. Tanpa dukungan infrastruktur digital dan regulasi yang memfasilitasi, koperasi berisiko menjadi entitas yang terfragmentasi dan kurang produktif.

Prediksi jangka menengah: jika pemerintah berhasil mengalihkan sebagian signifikan alokasi anggaran ke program koperasi berbasis teknologi (misalnya platform fintech rural), Indonesia dapat meningkatkan kontribusi sektor informal terhadap PDB dari sekitar 60% menjadi 65% dalam lima tahun. Ini akan menurunkan tekanan pada pasar tenaga kerja formal, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan reformasi pajak yang menutup celah penghindaran, serta kebijakan industri yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat.

Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo membuka ruang diskusi penting tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia. Mengganti paradigma neoliberal dengan model kerakyatan bukan sekadar slogan politik, melainkan tantangan struktural yang menuntut koordinasi lintas‑sektor, investasi pada kapasitas institusional, dan komitmen jangka panjang. Jika dikelola dengan cermat, transisi ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan inklusif yang lebih tahan goncangan global.