Prabowo Panggil Bangsa Bersatu, Namun Apakah Itu Cukup Mengatasi Konflik Sosial?

Jakarta – Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengangkat tema persatuan dan gotong royong, menolak budaya caci maki, dengki, dan curiga. Ia menekankan bahwa Indonesia, meski beragam suku, latar belakang, dan pilihan politik, tetap satu keluarga yang harus saling memaafkan dan membantu.

Di Indonesia Arena, Senayan, Prabowo menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa “tidak ada keberhasilan dengan bertikaian” dan menyerukan agar pihak yang kuat membantu yang lemah. Pidato ini seolah menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat.

Namun, di balik retorika persatuan, masih banyak tantangan struktural yang belum terpecahkan. Ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan politik, dan konflik kepentingan di sektor koperasi seringkali memicu perpecahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan kata-kata. Koperasi, meski menjadi platform ekonomi rakyat, masih menghadapi birokrasi yang rumit dan kurangnya akses ke modal serta teknologi.

Prabowo juga menyoroti fase operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan peletakan batu pertama renovasi gedung bersejarah di Tasikmalaya, yang menandai upaya pemerintah untuk memperkuat jaringan koperasi. Meski demikian, keberhasilan inisiatif ini masih bergantung pada implementasi kebijakan yang konsisten dan transparan.

Di balik semangat gotong royong, muncul pertanyaan kritis: Apakah kebijakan ini cukup untuk mengatasi akar penyebab konflik sosial? Apakah pemerintah mampu menegakkan prinsip “yang kuat bantu yang lemah” tanpa menimbulkan ketergantungan atau ketidakadilan baru?

Opini Mendalam

Prabowo, yang dikenal sebagai pemimpin militer dan politisi, sering kali mengangkat retorika persatuan sebagai alat diplomasi internal. Namun, sejarah menunjukkan bahwa retorika semacam ini sering kali menjadi lapisan atas bagi kebijakan yang lebih pragmatis. Dalam konteks Indonesia, persatuan bukan sekadar slogan; ia harus diikat pada kebijakan yang menanggulangi ketidaksetaraan struktural. Tanpa reformasi sistemik—seperti pengurangan birokrasi, peningkatan akses keuangan mikro, dan pelatihan manajemen koperasi—kita akan terus melihat ketegangan yang berulang.

Lebih jauh, konsep “yang kuat bantu yang lemah” dapat menimbulkan paradoks. Jika kekuatan diartikan sebagai pemerintah, maka bantuan yang diberikan harus adil dan tidak menimbulkan ketergantungan. Namun, jika kekuatan diartikan sebagai kelompok ekonomi besar, maka bantuan dapat menjadi alat dominasi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat harus diperkuat agar bantuan tidak menjadi alat manipulasi.

Prabowo juga menekankan pentingnya nilai kebangsaan yang menekankan saling memaafkan dan saling mengasihi. Nilai-nilai ini memang penting, namun tanpa kerangka hukum yang kuat, nilai tersebut mudah terdistorsi. Misalnya, dalam kasus konflik kepemilikan tanah di daerah pedesaan, nilai kebangsaan sering kali diabaikan demi kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan harus disertai dengan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas.

Secara keseluruhan, pidato Prabowo menampilkan aspirasi yang tinggi namun masih perlu diuji di lapangan. Koperasi sebagai alat ekonomi rakyat memang memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya tergantung pada implementasi kebijakan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa itu, persatuan yang dipanggil akan tetap menjadi kata kosong yang tidak mampu mengatasi konflik sosial yang mendasar.