Prabowo Buka Rahasia Ekonomi Kerakyatan: Ini yang Sebenarnya Rencananya!

Jakarta – Pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengangkat topik yang sudah lama menjadi bahan perdebatan: ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan nasional harus kembali mengacu pada prinsip ekonomi kekeluargaan, kerakyatan, dan partisipasi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Kita sudah lama berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan,” kata Prabowo. Ia menekankan bahwa konsep ini tidak sekadar slogan, melainkan kerangka kerja yang memungkinkan setiap pelaku ekonomi berkembang dan hasil pembangunan dirasakan secara merata.

Prabowo menyoroti kelemahan sistem kapitalisme neoliberal yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Ia menyatakan bahwa teori “trickle‑down” tidak pernah menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. “Saya termasuk salah satu yang sejak awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil dan tidak akan membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak,” ujarnya.

Ia juga mengamati perubahan kebijakan di negara-negara Barat, yang kini mulai meninggalkan pendekatan neoliberal dan lebih menekankan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional. Menurut Prabowo, ini menunjukkan bahwa model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan memang memiliki daya tarik yang lebih kuat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan terus memperkuat program-program ekonomi nasional, termasuk pengembangan koperasi sebagai “sokoguru” perekonomian Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan keluarga ekonomi yang harus diberi ruang dan dukungan.

“Saya tidak akan ragu‑ragu, saya akan terus membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Saya minta kesabaran,” tutupnya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional demi kemakmuran rakyat.

Opini Mendalam

Di balik retorika “ekonomi kerakyatan” yang diangkat oleh Prabowo, terdapat dua lapisan kritik yang tak boleh diabaikan. Pertama, istilah ini sering kali menjadi alat politik untuk menenangkan ekspektasi publik tanpa menyentuh akar masalah struktural. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada koperasi dan ekonomi kekeluargaan sering kali terjebak dalam birokrasi, korupsi, dan kurangnya inovasi. Tanpa