Polri Minta Publik Pantau Kasus Korupsi Batu Bara PLTU: Janji Transparansi atau Sekadar Panggung?

Jakarta, 12 Juli 2026 – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, menggelar seruan terbuka kepada masyarakat untuk mengawasi penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara bagi beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Seruan ini muncul bersamaan dengan penyerahan kasus kepada Kejaksaan Agung, setelah tim Kortastipidkor Bareskrim Polri mengamankan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.

Menurut Anam, pengawasan publik bukan sekadar formalitas. "Kita harus pastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan memberi efek jera. Kasus ini menyentuh kepentingan rakyat luas, bukan hanya kerugian negara, melainkan juga layanan kelistrikan yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya dalam wawancara dengan ANTARA.

Kasus yang kini menjadi sorotan melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dan seorang pengusaha swasta berinisial DR. Kedua tersangka ditetapkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) terkait kontrak batu bara yang diduga menimbulkan pemadaman listrik di beberapa wilayah.

Tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Sentul, Kabupaten Bogor, menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar, dokumen, serta perangkat seluler. Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi yang juga menjerat kasus PT Asabri, PT Jiwasraya, dan dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung diumumkan oleh Irjen Polisi Totok Suharyanto, kepala Kortastipidkor, yang menegaskan hal itu merupakan hasil kesepakatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan. "Kami telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, serta mengumpulkan bukti material yang kuat. Langkah selanjutnya adalah memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi," katanya.

Namun, seruan Anam untuk pengawasan publik menimbulkan pertanyaan kritis: apakah Polri benar‑benar membuka ruang kontrol masyarakat, atau sekadar menambah legitimasi pada proses yang sudah terkontrol oleh elit birokrasi? Sejumlah pengamat menilai bahwa keterbukaan yang ditawarkan masih bersifat parsial, mengingat detail penyitaan dan progres penyidikan belum dipublikasikan secara lengkap.

Pengawasan yang dimaksud Anam tidak hanya melalui media, melainkan juga melalui mekanisme DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami mengajak masyarakat berpartisipasi, baik lewat laporan, maupun melalui lembaga pengawas," tambahnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua dinamika utama dalam kasus ini. Pertama, politik kepentingan yang mengintai di balik proses hukum. Febrie Adriansyah, yang pernah memegang posisi strategis di Kejaksaan, memiliki jaringan luas yang dapat memengaruhi keputusan penuntutan. Penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung, meski diklaim sinergi, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bila tidak ada pengawasan independen yang kuat.

Kedua, strategi narasi Polri yang menonjolkan transparansi publik dapat berfungsi sebagai panggung legitimisasi. Dalam praktiknya, publikasi hasil penyitaan dan kronologi penyidikan masih terbatas pada pernyataan resmi. Tanpa akses data yang lengkap, masyarakat hanya dapat menilai dari potongan‑potongan informasi yang disajikan.

Jika pengawasan publik tidak diiringi dengan mekanisme audit independen—misalnya, lembaga pengawas eksternal atau komisi khusus yang melibatkan akademisi dan LSM—maka risiko white‑washing akan tetap tinggi. Kasus ini harus menjadi ujian nyata bagi institusi penegak hukum Indonesia: apakah mereka mampu menegakkan hukum tanpa memihak, atau tetap terjebak dalam siklus impunitas.

Ke depan, saya memperkirakan dua skenario. Jika KPK dan DPR dapat menyalakan alarm dan menuntut transparansi penuh, maka proses peradilan berpotensi menghasilkan putusan yang memberi efek jera, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, bila proses tetap tertutup dan dipengaruhi oleh jaringan politik, maka kasus ini akan menambah daftar panjang korupsi energi yang merugikan rakyat dan menghambat ketahanan energi nasional.

Pengawasan publik bukan sekadar slogan; ia harus menjadi instrumen kontrol nyata yang menuntut akuntabilitas dari semua pihak—Polri, Kejaksaan, dan lembaga legislatif. Hanya dengan itu, kasus korupsi batu bara PLTU dapat menjadi titik balik bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia.