Polisi Samosir Terjerat Narkoba: Dua Personel Ditangkap, Kasus Sabu Terungkap!

Operasi Antik Toba 2026 yang digelar oleh Satresnarkoba Polres Samosir Sumut akhirnya menorehkan kemenangan bagi aparat anti-narkoba. Dua personel Polres Samosir, Brigadir DW dan Aipda ES, kini ditahan di Polda Sumatera Utara setelah terungkap terlibat dalam peredaran sabu.

Kasus ini terungkap pada 2 Juni 2026 ketika petugas Polres Samosir menangkap seorang pria bernama R di kawasan Aek Rangat, Kecamatan Pangururan. Saat diperiksa, R mengaku memperoleh sabu dari seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Samosir. Petugas segera melakukan pengembangan dan menelusuri jejaknya, yang berujung pada penangkapan Brigadir DW pada hari yang sama.

Di tangan Brigadir DW, polisi menemukan barang bukti sabu seberat sekitar 5,5 gram. Brigadir DW kemudian mengaku bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Aipda ES, yang saat itu sedang melakukan perjalanan dinas menuju Kota Medan. Meskipun awalnya Aipda ES menolak tuduhan, pemeriksaan ponselnya mengungkap percakapan terkait pemesanan sabu.

Hasil tes urine menunjukkan bahwa ketiga tersangka—R, Brigadir DW, dan Aipda ES—positif menggunakan narkoba. Semua tersangka dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Plt Kasi Humas Polres Samosir, Brigadir Gunawan Situmorang menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap durasi aktivitas dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Operasi ini menegaskan komitmen Polres Samosir dan Polda Sumut dalam memerangi narkoba, namun juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas aparat di lapangan. Bagaimana sistem internal Polres dapat mencegah anggota terlibat dalam peredaran narkoba? Apakah ada mekanisme pengawasan yang memadai? Dan apa implikasi hukum bagi dua personel yang terlibat?

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti celah kelemahan dalam struktur pengawasan internal Polres Samosir. Seorang peneliti hukum menilai bahwa sistem pengawasan yang lemah, baik dalam hal audit internal maupun mekanisme whistle‑blowing, memungkinkan anggota terlibat dalam kegiatan kriminal tanpa terdeteksi. Selain itu, budaya “toleransi” terhadap perilaku tidak profesional di kalangan kepolisian seringkali menjadi akar masalah. Tanpa adanya pelatihan etika yang intensif dan sistem reward‑punishment yang transparan, risiko korupsi dan kolusi meningkat.

Secara hukum, penahanan dua personel ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak asasi manusia dan prosedur penahanan. Menurut peraturan perundang‑undangan, setiap tersangka berhak atas proses hukum yang adil, termasuk hak atas pembelaan dan hak atas pemeriksaan medis. Namun, dalam praktiknya, seringkali proses penahanan berlangsung lama tanpa proses pengadilan yang jelas, menimbulkan ketidakpastian bagi tersangka dan keluarga.

Prediksi saya adalah bahwa kasus ini akan memicu reformasi struktural di Polres Samosir dan Polda Sumut. Pemerintah pusat kemungkinan akan memperketat regulasi internal, memperkenalkan sistem audit independen, dan meningkatkan pelatihan anti‑narkoba bagi semua level kepolisian. Namun, perubahan ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan masyarakat luas. Tanpa dukungan tersebut, risiko terjadinya kasus serupa di masa depan tetap tinggi.

Secara keseluruhan, penangkapan Brigadir DW dan Aipda ES bukan sekadar kemenangan operasional, melainkan juga panggilan untuk introspeksi mendalam di kalangan kepolisian. Hanya dengan memperkuat sistem internal, meningkatkan transparansi, dan menegakkan disiplin hukum, Polres Samosir dapat kembali menjadi contoh kepolisian yang bersih dan profesional.