Kunjungan Tinggi Choi Jung-won: Korea Selatan Siapkan Dana Rp 115 Miliar untuk Smart City IKN

Jakarta, CNBC Indonesia – Choi Jung-won, Kepala Divisi Dukungan Konstruksi Luar Negeri Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi (MOLIT) Korea Selatan, tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meninjau langsung progres pembangunan kota baru yang dijanjikan ramah lingkungan.

Selama kunjungan, Choi tidak hanya berkeliling kawasan administratif, tetapi juga menyempatkan diri mengunjungi Istana Negara dan beberapa gedung pemerintahan yang telah selesai dibangun. "Pemandangan dari Istana Kepresidenan hingga kompleks pemerintahan sangat memukau, terutama karena desainnya yang mengedepankan keberlanjutan," ungkapnya dalam pernyataan singkat.

Choi menegaskan bahwa IKN harus tetap berpegang pada visi menjadi kota hijau dan menambahkan, "Masa depan Indonesia terletak pada Nusantara." Ia menyoroti komitmen Korea Selatan untuk berkontribusi dalam transformasi digital IKN melalui peluncuran Smart City Cooperation Center (SCCC) dengan nilai hibah sebesar 9,9 miliar KRW (sekitar Rp 115,94 miliar).

SCCC akan berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, dan menjadi titik awal kolaborasi bilateral dalam bidang kota pintar. "Korea Selatan telah berhasil mengembangkan Kota Sejong menjadi smart city, dan kami yakin teknologi kami dapat mempercepat pencapaian IKN sebagai contoh kota cerdas di Asia Tenggara," kata Choi.

Analisis Pakar

Penanaman modal sebesar Rp 115 miliar oleh Korea Selatan, meski terkesan kecil bila dibandingkan total anggaran IKN yang diproyeksikan mencapai triliunan rupiah, memiliki implikasi strategis yang signifikan. Pertama, dana tersebut menandai titik masuk pertama bagi teknologi Korea dalam ekosistem digital Indonesia, membuka peluang bagi perusahaan‑perusahaan teknologi Korea untuk mengamankan kontrak jangka panjang dalam bidang infrastruktur TI, sensor IoT, dan platform data kota.

Kedua, kehadiran SCCC di kawasan inti pemerintahan memperkuat sinergi antara kebijakan publik dan inovasi teknologi. Jika IKN berhasil mengintegrasikan sistem manajemen energi, transportasi, dan layanan publik berbasis AI, hal ini dapat menjadi model replikasi bagi kota‑kota lain di Indonesia, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional pemerintah secara signifikan.

Namun, tantangan terbesar tetap pada koordinasi lintas‑sektor dan kesiapan sumber daya manusia lokal. Pemerintah Indonesia harus memastikan transfer pengetahuan yang efektif, menghindari ketergantungan pada teknologi impor, serta mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan keamanan data. Kegagalan dalam hal ini dapat berujung pada proyek‑proyek smart city yang berakhir setengah jadi, menambah beban fiskal tanpa menghasilkan nilai tambah.

Secara makroekonomi, keberhasilan IKN sebagai smart city dapat meningkatkan daya tarik investasi asing (FDI) ke sektor infrastruktur dan teknologi, memperkuat posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis. Dengan menonjolkan IKN sebagai laboratorium kebijakan hijau dan digital, Indonesia berpotensi mengakselerasi transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, yang pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan PDB jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi.