BEM UI Gelar ‘Salemba Berseru’: Seruan Mahasiswa Menantang Kebijakan Fiskal Prabowo

Politik
Budi SantosoBudi Santoso
Budi Santoso
Budi Santoso
Editor

Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

BEM UI Gelar ‘Salemba Berseru’: Seruan Mahasiswa Menantang Kebijakan Fiskal Prabowo
BAGIKAN:

BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) kembali menyalakan semangat perlawanan di Kampus Salemba dengan aksi simbolik berjudul Salemba Berseru: Seni Lawan Tirani. Pada hari Minggu, 12 Juli 2026, ruang terbuka di halaman Fakultas Kedokteran UI menjadi panggung bagi orasi, musik, dan pameran seni yang mengekspresikan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal pemerintah Prabowo Subianto.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menegaskan bahwa Kampus Salemba memiliki sejarah sebagai titik temu ribuan mahasiswa yang menuntut hak rakyat pada era Soeharto. Ia mengingatkan bahwa pertanyaan “Untuk siapa kalian berkuasa?” tetap relevan di era pemerintahan Prabowo, menyoroti ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran negara.

Albani Ilmi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, menambahkan bahwa lokasi ini dipilih karena simboliknya: Salemba, yang pernah menjadi pusat demonstrasi pada 1998, kini menjadi panggung bagi mahasiswa yang menuntut transparansi fiskal. Ia mengkhawatirkan potensi krisis sosial, politik, dan ekonomi pada Agustus, saat jatuh tempo utang negara dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh sivitas akademika UI, melainkan juga mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Diponegoro. Bersama, mereka menegaskan solidaritas nasional dalam menuntut kebijakan fiskal yang adil dan tidak korup.

BEM UI menyoroti contoh kebijakan yang menimbulkan keraguan, seperti proyek makan bergizi gratis yang terindikasi korupsi di tingkat pimpinan, serta koperasi desa “merah putih” yang menampilkan unsur militeristik. Dengan tagline Menuju Indonesia Bangkrut, BEM UI menegaskan bahwa tanpa reformasi fiskal, negara berisiko mengalami krisis pada Agustus.

Analisis Pakar

Di balik aksi simbolik ini, terdapat lapisan kritik yang lebih dalam terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan fiskal Indonesia. Pertama, penggunaan Kampus Salemba sebagai panggung perlawanan menegaskan kontinuitas gerakan mahasiswa sejak era Reformasi. Sejarah 1998 menjadi titik referensi bagi generasi baru yang masih merasakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya publik.

Selanjutnya, pernyataan BEM UI tentang “kebijakan fiskal yang amat buruk” mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara. Dalam konteks ini, kritik terhadap proyek-proyek publik yang terindikasi korupsi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga menyoroti kelemahan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di lembaga pemerintah. Ketidakjelasan dalam alokasi dana, terutama pada program sosial, menimbulkan ketidakpercayaan publik yang dapat memperlemah legitimasi pemerintah.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah potensi krisis fiskal pada Agustus. Dengan jatuh tempo utang negara dan pembahasan APBN 2027, ketidakpastian dalam kebijakan fiskal dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. BEM UI, melalui aksi ini, berusaha memicu diskusi publik tentang pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, apakah gerakan ini cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan pemerintah? Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa seringkali menjadi katalis perubahan, namun keberhasilannya tergantung pada dukungan politik dan sosial yang lebih luas.

Terakhir, penting untuk menilai apakah “Salemba Berseru” hanya sekadar aksi simbolik atau merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan reformasi kebijakan fiskal. Jika gerakan ini dapat menginspirasi partisipasi aktif di tingkat daerah dan memicu dialog konstruktif antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga pengawas, maka ia dapat menjadi contoh bagaimana sivitas akademika berperan dalam memperkuat demokrasi. Namun, tanpa mekanisme formal untuk mengintegrasikan suara mahasiswa ke dalam proses pembuatan kebijakan, risiko gerakan ini menjadi hanya “suara kosong” tetap tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan BEM UI dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengubah kritik menjadi aksi nyata yang dapat memengaruhi kebijakan fiskal dan mempromosikan transparansi serta akuntabilitas di Indonesia.