Skandal Korupsi Asabri: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka, Sinyal 'Beresih-Beresih' Penegak Hukum?

Jakarta – Sebuah guncangan besar kembali melanda institusi penegak hukum Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka ini bukan tanpa dasar. Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui proses gelar perkara yang komprehensif, pemeriksaan belasan saksi, serta serangkaian penggeledahan intensif.

“Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka. Saudara DR yang diduga melakukan TPPU, dan saudara FA [Febrie Adriansyah] dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi serta pencucian uang,” ujar Irjen Totok dalam konferensi pers, Sabtu (11/7/2026).

Kasus ini diduga berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses penanganan hukum perkara PT Asabri. Febrie Adriansyah disinyalir terlibat dalam praktik korupsi saat menjabat sebagai penyelenggara negara, yang melanggar Pasal 12d, 12B UU Tipikor, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau KUHP 607 ayat 1a dan b).

Selain Febrie, Polri juga menjerat pihak swasta berinisial DR (Don Ritto). DR ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara korupsi berbeda dan saat ini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli. DR dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 8/2010 terkait pencucian uang.

Analisis Ekonomi & Hukum oleh Siti Amalia

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat kasus ini bukan sekadar drama kriminalitas biasa, melainkan sebuah systemic failure dalam tata kelola integritas penegak hukum kita. Ketika seorang Jampidsus—yang seharusnya menjadi 'ujung tombak' pemberantasan korupsi—justru terjerat dalam pusaran korupsi di kasus sebesar PT Asabri, kita sedang membicarakan krisis kepercayaan yang sangat mahal harganya. PT Asabri adalah pengelola dana pensiun; ketika dana publik dikorupsi dan proses hukumnya justru 'dipermainkan' oleh oknum jaksa, maka risiko sistemik yang muncul adalah degradasi kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Secara makro, ketidakpastian hukum adalah musuh utama investasi. Investor global tidak hanya melihat pertumbuhan PDB, tetapi juga Rule of Law. Jika lembaga yang bertugas mengadili korupsi justru menjadi bagian dari ekosistem korupsi tersebut, maka biaya risiko (risk premium) untuk berbisnis di Indonesia akan meningkat. Kasus ini menunjukkan adanya pola 'mafia hukum' yang terstruktur, di mana terjadi simbiosis mutualisme antara pengusaha (dalam hal ini Don Ritto) dengan oknum regulator/penegak hukum untuk mengamankan aset hasil kejahatan melalui mekanisme pencucian uang.

Saya memprediksi bahwa kasus ini akan menjadi 'pintu pembuka' bagi pengungkapan aliran dana yang lebih besar. Penggunaan pasal TPPU terhadap Febrie Adriansyah adalah langkah strategis Polri untuk melacak follow the money. Kita harus mengawasi apakah penyidikan ini akan menyentuh aktor intelektual yang lebih tinggi atau hanya berhenti pada level eksekutor. Jika Polri mampu membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya, ini bisa menjadi momentum reset bagi kredibilitas penegakan hukum kita. Namun, jika proses ini terkesan tebang pilih, maka ini hanya akan menjadi kosmetik politik semata.

Saran saya bagi pelaku bisnis: tetaplah waspada terhadap risiko kepatuhan (compliance risk). Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada posisi yang terlalu tinggi untuk tidak tersentuh hukum. Perusahaan harus memperketat implementasi GCG (Good Corporate Governance) dan tidak terjebak dalam praktik 'pelicin' kepada oknum pejabat, karena pada akhirnya, ketika sistem runtuh, mereka yang berada di lingkaran tersebut akan terseret bersama-sama. Integritas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bertahan hidup dalam ekonomi modern.