Krisis Air di Makassar: Lebih dari 50.000 Jiwa Terancam Kekeringan, Pemerintah Lokal Diuji Responsnya

Makassar, 11 Juli 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mengungkap data mengkhawatirkan: sebanyak 50.342 penduduk di enam kecamatan kini berada di ambang krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Angka ini mencakup 12.717 rumah tinggal yang selama ini mengandalkan sumur dangkal sebagai satu-satunya sumber air.

Menurut Kepala BPBD Makassar, Fadli Tahar, hasil asesmen awal menunjukkan adanya 173 titik terdampak tersebar di Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakukang, dan Manggala. Dari total 27 kelurahan yang teridentifikasi, wilayah yang paling parah adalah Biringkanaya dengan 58 titik, diikuti oleh Tallo (36 titik) dan Ujung Tanah (17 titik).

BPBD menanggapi situasi dengan mengerahkan empat mobil bak terbuka, 57 tandon air, serta empat pompa mesin untuk menyalurkan air ke rumah‑rumah yang terjepit. Tim bantuan yang terdiri dari 180 personel juga telah dikerahkan untuk memastikan distribusi air berjalan lancar.

Sementara itu, wilayah yang masih terhubung dengan jaringan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dinyatakan berada dalam kondisi relatif aman. Namun, Fadli Tahar memperingatkan bahwa cadangan air PDAM diperkirakan akan menurun drastis, dengan perkiraan daya tahan hanya 30 hari jika pola cuaca kering berlanjut.

“Kami terus memantau curah hujan dan kondisi sumur baku. Jika tren kering berlanjut, kami akan memperluas skala bantuan dan mengaktifkan langkah antisipatif lainnya,” tegasnya.

Analisis Pakar

Situasi kekeringan di Makassar bukan sekadar fenomena musiman; ia mengungkap kegagalan struktural dalam manajemen sumber daya air kota. Selama bertahun‑tahun, kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada ekspansi wilayah perkotaan tanpa memperhitungkan kapasitas infiltrasi tanah telah menurunkan recharge air tanah secara signifikan. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada sumur dangkal kini berada di ujung tanduk ketika curah hujan menurun.

Lebih jauh, ketergantungan pada PDAM sebagai satu‑satunya penyedia air bersih menimbulkan risiko konsentrasi. Ketika cadangan PDAM menipis, tidak ada alternatif yang siap pakai. Pemerintah daerah harus segera mengimplementasikan strategi diversifikasi, seperti pengembangan sistem rainwater harvesting, revitalisasi jaringan pipa lama, serta investasi dalam teknologi desalinisasi atau pengolahan air limbah menjadi sumber air bersih.

Di sisi lain, respons BPBD yang cepat—menyediakan armada mobil bak, tandon, dan pompa—menunjukkan kesiapsiagaan yang patut diapresiasi. Namun, bantuan darurat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Tanpa kebijakan mitigasi yang terintegrasi, termasuk penegakan regulasi penggunaan air tanah dan program edukasi konservasi air, krisis serupa akan terulang, bahkan dapat meluas ke wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Prediksi saya, jika curah hujan tetap di bawah rata‑rata historis selama tiga musim berturut‑turut, Makassar akan menghadapi krisis air yang meluas, memicu potensi migrasi internal, dan menambah beban ekonomi pada sektor pertanian dan industri kecil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, PDAM, serta komunitas lokal untuk merumuskan kebijakan berkelanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan air dengan kapasitas alam.