Skandal Emas dan Valas Eks Jampidsus: Komisi III Bentuk Panja, Mengawal atau Mengamankan?

JAKARTA — Aroma busuk korupsi di jantung penegakan hukum kembali tercium tajam. Komisi III DPR RI secara resmi memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengawasi penanganan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Keputusan ini diambil dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, pada Sabtu. Langkah pembentukan Panja ini diklaim sebagai bentuk komitmen parlemen untuk memastikan proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dengan membentuk tim pengawas atau panja," tegas Habiburokhman. Panja ini nantinya akan memantau seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap pemeriksaan, penggeledahan, hingga penetapan tersangka baru yang mungkin muncul dalam pusaran kasus ini.

Kasus ini mencuat setelah penggeledahan dramatis di sebuah rumah pribadi milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Temuan di lokasi tersebut sangat fantastis: 74 kilogram emas batangan, uang tunai Rp100 juta, serta valuta asing dalam jumlah masif yakni 4,7 juta dolar Amerika Serikat dan 14 juta dolar Singapura.

Febrie Adriansyah sendiri telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pihak Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut adalah upaya menjaga integritas dan netralitas, mengingat proses hukum saat ini sedang ditangani oleh penyidik Polri.

Hingga saat ini, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka secara resmi. Namun, penyidikan gabungan ini menyasar berbagai kasus besar, termasuk dugaan korupsi tata kelola batu bara, kasus PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan pencucian uang (TPPU) terkait utang PT CBS kepada PT KNI.

Catatan Redaksi: Bedah Kasus oleh Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah menguliti berbagai skandal kekuasaan selama puluhan tahun, saya melihat pola yang sangat klasik namun berbahaya dalam kasus ini. Temuan 74 kg emas dan jutaan dolar di rumah seorang pejabat tinggi penegak hukum bukan sekadar 'temuan administratif' atau 'tabungan pribadi'. Ini adalah indikasi kuat adanya systemic corruption di level puncak. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik memiliki aset sebesar itu tanpa ada aliran dana yang tidak wajar? Ini adalah tamparan keras bagi jargon 'integritas' yang selama ini didengungkan Kejaksaan Agung.

Pembentukan Panja oleh Komisi III DPR adalah langkah yang secara politis terlihat 'benar', namun secara substansi harus kita pertanyakan: Apakah ini benar-benar pengawasan untuk transparansi, atau justru upaya untuk 'menjinakkan' kasus agar tidak melebar ke lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi? Kita harus waspada terhadap potensi political bargaining. Seringkali, Panja dibentuk bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengontrol narasi agar tidak menjadi bola liar yang membahayakan stabilitas politik atau nama baik institusi tertentu.

Yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan berbagai kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, dan tata kelola batu bara. Ini menunjukkan bahwa potensi conflict of interest di Jampidsus sangatlah akut. Jika orang yang seharusnya memimpin pemberantasan korupsi justru diduga menjadi bagian dari permainan uang, maka kita sedang menghadapi krisis kepercayaan publik yang akut. Pengunduran diri Febrie Adriansyah tidak boleh dianggap sebagai akhir dari tanggung jawab moral, melainkan awal dari pengungkapan siapa saja 'pemain' di belakang layar yang menikmati hasil jarahan tersebut.

Prediksi saya, kasus ini tidak akan berhenti di Febrie. Jika Polri dan Panja DPR bekerja secara jujur (dan bukan sekadar formalitas), maka akan ada nama-nama besar lain yang terseret. Namun, jika Panja ini hanya menjadi alat 'stempel' legalitas tanpa ada tekanan publik yang kuat, maka kasus ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah korupsi Indonesia—di mana pelaku mengundurkan diri, harta disita sebagian, namun sistem yang korup tetap dibiarkan bernapas. Publik harus terus mengawal, karena dalam sejarah Indonesia, pengawasan parlemen seringkali menjadi tempat di mana kasus-kasus besar 'dikuburkan' secara halus.