Menanti Janji Pemkab Sigi: Ribuan Rumah Rusak Ringan dan Sedang Baru Akan Disentuh Pekan Depan

SIGI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi akhirnya memberikan kepastian terkait nasib ribuan warga yang rumahnya mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang pascabencana gempa bumi di wilayah Nokilalaki dan Palolo. Setelah sebelumnya berfokus pada kategori rusak berat, penanganan bagi warga terdampak skala menengah dan ringan dijadwalkan baru akan dimulai pekan depan.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mengalihkan fokus setelah menyelesaikan finalisasi pendataan kebutuhan hunian sementara (huntara) bagi rumah yang rusak berat. Menurutnya, skema penanganan dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitas distribusi bantuan.

"Untuk penanganan rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang akan diakomodasi pada tahapan berikutnya," ujar Samuel saat memberikan keterangan kepada media di Dolo, Sabtu.

Langkah konkret yang akan diambil Pemkab Sigi adalah melakukan sosialisasi kepada tim asesmen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sigi. Tim inilah yang nantinya akan turun ke lapangan untuk memverifikasi tingkat kerusakan bangunan guna menentukan besaran bantuan atau tindakan pemulihan yang tepat.

Berdasarkan data resmi dari Satgas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Sigi, skala kerusakan di wilayah tersebut cukup masif. Tercatat total 4.012 unit rumah rusak, dengan rincian: 266 unit rusak berat, 1.195 unit rusak sedang, dan jumlah terbanyak berada pada kategori rusak ringan yakni 2.551 unit.

Samuel menegaskan bahwa prioritas tahap pertama dan kedua memang dikhususkan bagi rumah dan tempat ibadah yang rusak berat. Kini, pada tahap ketiga, pemerintah baru akan menyentuh kategori rusak ringan dan sedang. Ia mengimbau warga agar memastikan data mereka tercatat dengan benar agar hak penanganan dapat diterima sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.

Catatan Redaksi: Menggugat Ritme Birokrasi di Tengah Penderitaan Rakyat

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengawal isu-isu kemanusiaan dan tata kelola pemerintahan, saya melihat ada pola yang mengkhawatirkan dalam narasi "penanganan bertahap" yang digaungkan Pemkab Sigi. Memang benar secara administratif bahwa prioritas diberikan kepada kerusakan berat, namun kita tidak boleh menutup mata bahwa 2.551 rumah rusak ringan dan 1.195 rumah rusak sedang bukanlah angka kecil. Itu adalah 3.746 keluarga yang hidup dalam kecemasan di bawah atap yang mungkin sudah tidak stabil.

Pertanyaan kritisnya adalah: Mengapa proses asesmen untuk kategori ringan dan sedang baru dimulai sekarang? Dalam manajemen bencana, kecepatan adalah kunci. Menunda sosialisasi tim asesmen hingga "pekan depan" menunjukkan adanya jeda birokrasi yang terlalu panjang. Rakyat tidak bisa menunggu prosedur administratif yang berbelit sementara mereka tidur dengan rasa was-was. Ada risiko besar di mana kerusakan ringan yang tidak segera ditangani dapat memburuk menjadi kerusakan sedang atau berat jika terjadi gempa susulan, yang pada akhirnya justru akan menambah beban anggaran daerah di masa depan.

Lebih jauh lagi, saya mencium adanya potensi masalah dalam validasi data. Pernyataan Wakil Bupati yang meminta warga "menyanggah data" menunjukkan bahwa sistem pendataan awal mungkin tidak akurat atau bahkan cacat. Jika di tahap awal saja sudah ada potensi salah data, maka proses asesmen untuk ribuan rumah rusak ringan dan sedang ini akan menjadi medan tempur baru antara warga dan pemerintah. Jangan sampai bantuan yang turun nantinya justru menjadi ladang konflik sosial akibat ketidakadilan dalam pengkategorian tingkat kerusakan.

Prediksi saya, jika Pemkab Sigi tidak segera mempercepat eksekusi fisik dan hanya terjebak pada "sosialisasi" dan "asesmen" yang berlarut-larut, maka akan muncul gelombang ketidakpuasan publik yang masif. Pemerintah daerah harus berhenti menggunakan bahasa birokrasi yang normatif dan mulai menunjukkan aksi nyata. Rakyat tidak butuh jadwal sosialisasi; mereka butuh kepastian kapan rumah mereka bisa layak huni kembali. Transparansi anggaran untuk tahap ketiga ini harus dibuka lebar agar tidak ada ruang bagi praktik "sunat' bantuan atau permainan data di tingkat bawah.