Klaim Ketahanan Pangan Bendungan Jlantah: Solusi Riil atau Sekadar Angka di Atas Kertas?

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggadang-gadang pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, sebagai instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Proyek infrastruktur sumber daya air ini diklaim menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengamankan stok pangan nasional.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa bendungan yang baru saja diresmikan secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/7) tersebut akan membawa dampak signifikan. Menurut Sumarno, manfaat utama dari proyek ini mencakup tiga pilar: optimalisasi sektor pertanian, pengendalian risiko banjir, serta penyediaan air baku bagi masyarakat sekitar.

Secara teknis, Bendungan Jlantah diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare lahan pertanian eksisting dan membuka peluang pengembangan bagi 229 hektare lahan sawah baru. Dengan dukungan suplai air yang stabil, pemerintah optimis petani di kawasan tersebut dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi tiga kali dalam setahun.

Berdasarkan kalkulasi pemerintah, dengan rata-rata produksi enam ton gabah per hektare di setiap musim tanam, Bendungan Jlantah diperkirakan mampu menyumbang produksi padi hingga 27 ribu ton per tahun. "Ini tentu akan meningkatkan kapasitas produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya," ujar Sumarno dalam keterangannya di Semarang, Sabtu.

Catatan Kritis Budi Santoso: Menyoal Efektivitas Infrastruktur vs Realitas Agraria

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola pembangunan infrastruktur di Indonesia, saya melihat ada kecenderungan pemerintah terlalu terpaku pada 'angka statistik' dan 'seremonial peresmian' tanpa membedah akar permasalahan di lapangan. Klaim bahwa Bendungan Jlantah akan otomatis meningkatkan produksi padi hingga 27 ribu ton per tahun adalah sebuah proyeksi optimistis yang berbahaya jika tidak dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem pertanian lokal.

Pertama, kita harus bertanya: apakah ketersediaan air adalah satu-satunya kendala petani di Karanganyar? Kita tidak boleh menutup mata terhadap krisis pupuk yang kronis, degradasi kualitas tanah akibat penggunaan kimia jangka panjang, serta rendahnya harga jual gabah di tingkat petani yang seringkali dipermainkan oleh tengkulak. Membangun bendungan tanpa memperbaiki rantai distribusi dan menjamin ketersediaan pupuk subsidi hanyalah memberikan 'air' pada tanaman yang akarnya sudah sakit. Infrastruktur fisik tanpa reformasi tata kelola pertanian adalah kesia-siaan yang mahal.

Kedua, saya menyoroti aspek keberlanjutan lingkungan. Pembangunan bendungan skala besar seringkali mengabaikan dampak ekologis jangka panjang dan potensi konflik agraria di sekitar wilayah terdampak. Pemerintah cenderung membanggakan angka hektare lahan yang terairi, namun jarang memaparkan bagaimana mitigasi dampak sosial bagi warga yang kehilangan lahan atau bagaimana perubahan hidrologi lokal akan memengaruhi ekosistem hutan di sekitarnya. Jangan sampai atas nama 'ketahanan pangan', kita justru menciptakan kerentanan ekologis baru.

Terakhir, peresmian daring oleh Presiden Prabowo menunjukkan pola komunikasi politik yang cepat, namun saya mendesak agar pemerintah tidak terjebak dalam budaya 'yang penting diresmikan'. Keberhasilan sebuah bendungan tidak diukur dari pidato peresmian, melainkan dari apakah petani benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara riil, bukan sekadar peningkatan tonase gabah yang mungkin saja justru menjatuhkan harga pasar karena over-supply tanpa manajemen pasca-panen yang mumpuni. Saya akan terus mengawal apakah angka 27 ribu ton ini menjadi kenyataan atau sekadar angka pemanis dalam laporan kinerja pemerintah.