Tito Dorong Pemda Gencar, Target 400 Ribu Rumah Layak Huni di 2024: Janji atau Sekadar Retorika?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kembali urgensi percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada rapat hybrid yang digelar 10 Juli di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menargetkan 400 ribu unit bedah rumah selesai dalam tahun ini dan menuntut pemerintah daerah (Pemda) untuk menyingkirkan segala kemalasan birokrasi.

"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kita sudah di bulan Juli, harus dipercepat," ujar Tito dengan nada yang menegaskan bahwa waktu bukan lagi pilihan. Ia menambahkan bahwa data calon penerima sudah tersedia, namun sebagian masih memerlukan verifikasi karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Namun, di balik pernyataan tegas tersebut, muncul pertanyaan kritis: mengapa sampai kini masih ada daerah yang belum mengoptimalkan data dan verifikasi? Tito menuduh beberapa Pemda "belum memberikan perhatian khusus" dan memperingatkan konsekuensi bila usulan tidak memenuhi syarat. "Kalau nanti asal diajukan, tidak memenuhi syarat, targetnya bisa meleset dan rumah yang seharusnya di daerah lain malah terpaksa dialihkan," katanya.

Untuk menutup celah tersebut, Mendagri menuntut kolaborasi lebih intens dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa verifikasi lapangan harus cermat dan berbasis data yang valid, bukan sekadar angka yang diunggah ke portal.

Program BSST (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) memang menjanjikan manfaat ganda: menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah. Namun, realisasinya selama ini masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya transparansi dalam proses seleksi, serta potensi manipulasi data oleh oknum yang mengincar dana publik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua dinamika utama yang mengancam keberhasilan target 400 ribu rumah ini. Pertama, kualitas data yang masih dipertanyakan. Meskipun BPS diminta menjadi mitra verifikasi, data sensus rumah tidak selalu selaras dengan realitas lapangan, terutama di daerah terpencil yang akses internetnya terbatas. Tanpa audit independen, angka-angka yang disodorkan dapat menjadi alat politik untuk menambah alokasi dana.

Kedua, kesiapan institusional Pemda. Banyak daerah masih mengandalkan tenaga kerja temporer yang kurang terlatih dalam penilaian kelayakan rumah tidak layak huni. Hal ini membuka peluang korupsi dan nepotisme, mengingat alokasi dana BSPS mencapai ratusan miliar rupiah. Pengawasan internal yang lemah dan kurangnya sanksi tegas memperparah risiko penyalahgunaan.

Jika target 400 ribu rumah tidak tercapai, konsekuensinya bukan sekadar angka yang meleset, melainkan kepercayaan publik yang terkikis. Masyarakat yang menantikan perbaikan hunian akan semakin skeptis terhadap program pemerintah, memperparah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring real‑time yang melibatkan LSM, media, dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan setiap unit rumah yang dibedah memang memenuhi standar layak huni.

Ke depan, saya memprediksi bahwa tekanan politik akan memaksa beberapa Pemda untuk menggelembungkan angka pencapaian demi menonjolkan kinerja. Tanpa transparansi publik, data yang dipublikasikan dapat menjadi propaganda semata. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyiapkan audit independen, serta membuka portal data terbuka yang dapat diakses semua pihak.

Hanya dengan akuntabilitas yang nyata, program BSPS dapat bertransformasi dari sekadar slogan politik menjadi solusi konkret bagi jutaan keluarga Indonesia yang masih terjebak dalam rumah tidak layak huni.