SRUK Diluncurkan: Pemerintah Siapkan Panggung Besar untuk Perdagangan Karbon, Tapi Apa Harga Nyatanya?

Jakarta, 9 Juli 2026 – Pemerintah Indonesia resmi memperkenalkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada hari Kamis (9/7) di ibu kota. Acara yang dihadiri pejabat tinggi, termasuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dijadikan simbol komitmen negara dalam menegakkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

SRUK dirancang sebagai platform digital terpusat yang mencatat, memverifikasi, dan mengelola unit karbon (carbon credits) yang dihasilkan oleh proyek‑proyek mitigasi iklim, mulai dari reforestasi hingga energi terbarukan. Sistem ini dijanjikan akan meningkatkan transparansi, mengurangi risiko duplikasi kredit, serta membuka akses pasar karbon internasional bagi pelaku domestik.

Namun, di balik antusiasme resmi, muncul sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi Indonesia masih jauh dari standar global. Sistem registri yang kompleks menuntut keamanan siber tingkat tinggi, sementara serangan siber terhadap platform keuangan telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, mekanisme verifikasi lapangan masih bergantung pada lembaga independen yang belum terbukti memiliki kapasitas audit yang memadai.

Selanjutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah, sektor keuangan, dan perusahaan tambang yang kini dapat memanfaatkan kredit karbon sebagai alat pelonggaran regulasi emisi. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko “greenwashing” yang dapat merusak kredibilitas Indonesia di pasar karbon global.

Terlepas dari tantangan tersebut, SRUK membuka peluang ekonomi baru. Jika dikelola dengan baik, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai salah satu penyedia kredit karbon terbesar di dunia, mengingat luas hutan tropis dan potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat SRUK bukan sekadar inovasi administratif, melainkan langkah strategis yang menuntut pengawasan intensif. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang masuk ke registri tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini berarti membangun kerangka kerja audit independen yang melibatkan lembaga internasional, serta mengimplementasikan teknologi blockchain untuk menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah.

Selanjutnya, transparansi harus menjadi prinsip utama. Publik perlu diberi akses ke data unit karbon yang terdaftar, termasuk lokasi proyek, metodologi pengukuran, dan hasil verifikasi. Tanpa keterbukaan ini, SRUK berisiko menjadi “kotak hitam” yang memicu skeptisisme investor asing dan menghambat aliran dana hijau ke Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah harus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kredit karbon oleh industri yang berpolusi tinggi. Mekanisme penalti yang tegas dan sistem pelaporan yang real‑time harus diterapkan untuk mencegah perusahaan mengandalkan kredit karbon sebagai pelarian dari tanggung jawab emisi yang sebenarnya.

Jika SRUK dapat diintegrasikan dengan kebijakan iklim nasional secara holistik, serta didukung oleh regulasi yang kuat, maka Indonesia berpeluang mengubah tantangan perubahan iklim menjadi aset ekonomi strategis. Namun, kegagalan dalam mengelola risiko teknis, politik, dan sosial dapat berujung pada kerugian reputasi yang signifikan, mengurangi kepercayaan investor, dan pada akhirnya memperburuk emisi yang ingin dikendalikan.