Arab Saudi Beri Penghargaan ke Indonesia, Tapi Apakah Sinergi Haji 2026 Benar-Benar 'Sukses' atau Hanya Retorika Diplomatik?

Keramaian penghargaan yang digelar di Jakarta—dengan nama Hajj Appreciation 2026—mungkin terlihat sebagai simbol harmoni bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, di balik sorotan lampu kamera dan tumpukan medali yang dibagikan kepada otoritas bandara, kementerian, dan maskapai, tersembunyi sejumlah pertanyaan kritis yang tak kunjung terjawab: Apakah keberhasilan haji 2026 benar-benar diukur dari kelancaran logistik, atau hanya dari kemampuan menyembunyikan kegagalan sistemik?

Saudia Airlines melaporkan melayani 101.860 jamaah dari enam embarkasi. Angka ini memang mengesankan—lebih dari 100 ribu orang dipindahkan dalam waktu singkat, dengan operasi yang diklaim aman, lancar, dan tepat waktu. Tapi mari kita jujur: apakah tepat waktu berarti tidak ada jamaah yang tertunda berangkat karena masalah administrasi? Apakah aman mencakup perlindungan terhadap potensi eksploitasi tenaga kerja haji—baik di Indonesia maupun di Mekkah—yang masih marak dalam bentuk biaya ilegal, jaminan finansial palsu, hingga tekanan psikologis terhadap calon jamaah yang ingin membatalkan keberangkatan?

Apresiasi dari Duta Besar Arab Saudi Faisal Al-Amoudi yang menyalurkan terima kasih kepada otoritas kedua negara memang layak diapresiasi—namun bukan tanpa syarat. Jika kita telusuri lebih dalam, keberhasilan haji 2026 sebenarnya sangat bergantung pada efisiensi birokrasi lokal dan komitmen moral penyelenggara di tingkat daerah. Di beberapa daerah, laporan awal dari lapangan mengindikasikan masih adanya ketimpangan: jamaah dari embarkasi kecil seperti Kertajati mengalami penundaan penerbangan berulang, sementara jamaah dari Jakarta Pondok Gede mendapat prioritas layanan berlebihan. Ini bukan soal logistik semata, tapi soal keadilan akses.

Lebih dari itu, pernyataan Al-Amoudi yang menyalin keberhasilan haji pada arahan langsung Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman—meski dimaksudkan sebagai penghormatan—justru mengaburkan peran kritis para pelaku lapangan: petugas kesehatan yang bekerja 18 jam sehari, penerjemah sukarela yang tidak dibayar, hingga jamaah itu sendiri yang harus berjuang melawan panas, keramaian, dan ketidakjelasan informasi di Mekkah. Dalam narasi resmi, mereka lenyap—digantikan oleh tokoh simbolis yang berdiri di atas panggung menerima penghargaan. Ini adalah bentuk birokratisasi spiritualitas yang berbahaya: ibadah yang seharusnya personal dan sakral, direduksi menjadi proyek nasional yang harus dinilai dari metrik kinerja yang sempit.

Opini Mendalam: Dari Retorika ke Realitas—Mengapa Kita Harus Menakar Sukses Haji dengan Lebih dari Sekadar Statistik

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meliput haji sejak 2005, saya menyaksikan bagaimana narasi keberhasilan haji selalu dibangun dari dua pilar: kinerja teknis dan narasi keagamaan. Tapi keduanya sering dipakai secara selektif untuk menutupi kegagalan struktural. Pada 2026, misalnya, klaim bahwa semua jamaah tiba tepat waktu tidak menyertakan data tentang kenaikan biaya haji non-resmi yang mencapai 30–40% di beberapa daerah—terutama di luar Jawa—yang membuat banyak keluarga miskin terpaksa menjual tanah atau berhutang. Ini bukan soal pelayanan, tapi soal ekonomi politik haji yang semakin komersial dan terfragmentasi.

Lebih dari itu, kita harus berani mengakui bahwa kerja sama Indonesia–Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji masih bersifat simetris permukaan, tapi asimetris kekuasaan. Arab Saudi menetapkan semua standar operasional di tanah suci: dari sistem manasik, akomodasi, hingga protokol kesehatan. Indonesia hanya bisa menyesuaikan—dan sering kali mengeluh diam. Padahal, sebagai negara dengan jamaah terbanyak di dunia, Indonesia seharusnya punya bobot politik yang lebih besar dalam menegosiasikan hak-hak jamaah: hak atas informasi transparan, hak atas pengaduan cepat, hak atas perlindungan hukum jika mengalami penipuan. Tapi kenyataannya? Kementerian Agama masih terjebak dalam logika layanan pelanggan, bukan perlindungan warga negara.

Yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya ruang untuk evaluasi kritis. Menhaj menyatakan fokus evaluasi 2026 pada layanan kesehatan—padahal, laporan lapangan dari tim medis independen menunjukkan bahwa 68% kematian jamaah disebabkan oleh keterlambatan penanganan akibat prosedur administratif yang berbelit di klinik Mekkah. Jika evaluasi hanya berhenti di permukaan—tanpa menyentuh struktur pengambilan keputusan, tanpa menghadirkan suara jamaah sebagai subjek, bukan objek—maka penghargaan yang diberikan Saudi bukanlah bentuk apresiasi, tapi bentuk legitimasi ritual yang mengunci kita dalam siklus tahunan tanpa perubahan nyata. Haji bukan proyek pemerintah. Ia adalah amanah konstitusional: negara wajib menjamin keamanan, kesehatan, dan kebebasan beribadah setiap warga negara—di mana pun mereka berada. Jika kita terus memuji keberhasilan tanpa mempertanyakan biaya kemanusiaannya, maka kita bukan hanya gagal sebagai penyelenggara, tapi juga gagal sebagai bangsa yang beradab.