Skandal Overstay: 14 WNA Uzbekistan Tertangkap Melanggar Izin Tinggal di Alor, Imigrasi Gali Lebih Dalam

Kupang, 10 Juli 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap fakta mengejutkan: dari 16 warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan yang terdampar di Kabupaten Alor, 14 di antaranya melanggar ketentuan izin tinggal karena melebihi masa berlaku (overstay). Penemuan ini menambah deretan kasus migrasi ilegal yang kerap mengemuka di wilayah timur Indonesia.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Imigrasi NTT, Saroha Manulang, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa 14 WNA tersebut tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah pada saat penemuan mereka di Pantai Kampung Air Panas, Kecamatan Pantar, pada 3 Juli 2026. "Ada 14 orang yang diketahui telah melanggar aturan keimigrasian karena izin tinggal (overstay)," ujar Saroha dalam konferensi pers di Kupang, Jumat.

Kasus ini bermula ketika sebuah kapal berinisial AI, ND, TO, YA, BT, NIO, ST, SS, NN, IS, IM, KI, GS, MFK, KS, dan RZ mengalami kerusakan mesin di perairan sekitar Pantar. Kapal tersebut, yang disewa oleh para WNA dengan biaya sekitar 8.000 dolar AS dari seorang warga Kendari, terpaksa berlabuh di pantai Alor. Dari 16 penumpang, dua orang masih memegang izin tinggal yang berlaku hingga 19 Juli 2026, sementara sisanya tidak.

Polres Alor melaporkan penemuan ini pada 3 Juli, dan setelah pemeriksaan lanjutan pada 8 Juli, seluruh WNA dibawa ke Kupang dan diserahkan kepada Imigrasi pada 9 Juli. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki nahkoda kapal yang mengangkut mereka dari Kendari, mengingat potensi pelanggaran lain yang belum terungkap.

Imigrasi NTT menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung. "Menurut pengakuan mereka, tidak mengenal satu sama lain walaupun satu kapal saat melakukan pelayaran dari Kendari," kata Saroha, menyinggung kemungkinan jaringan penyewaan kapal ilegal yang memanfaatkan celah regulasi.

Analisis Pakar

Kasus overstay ini menggarisbawahi kelemahan sistem pengawasan imigrasi di wilayah kepulauan yang luas dan terpencil. Meskipun Indonesia telah memperketat regulasi visa dan izin tinggal, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian, imigrasi, dan otoritas pelabuhan. Penyelidikan lebih lanjut harus menelusuri apakah ada jaringan penyewaan kapal yang secara sengaja menargetkan migran ilegal, atau sekadar kecelakaan teknis yang dimanfaatkan untuk masuk secara tidak sah.

Selain itu, fenomena WNA Uzbekistan yang memilih NTT sebagai tujuan akhir menimbulkan pertanyaan tentang faktor pendorong migrasi. Apakah mereka mencari peluang kerja di sektor perikanan, ataukah mereka menjadi korban jaringan perdagangan manusia? Data historis menunjukkan peningkatan arus migran dari Asia Tengah ke Indonesia, terutama ke daerah pesisir yang kurang terawasi.

Jika terbukti adanya jaringan kriminal, maka penegakan hukum harus melibatkan tidak hanya Imigrasi, tetapi juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), mengingat potensi keterkaitan dengan perdagangan narkoba atau penyelundupan manusia. Pemerintah pusat perlu memperkuat kehadiran aparat di daerah rawan serta meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan, seperti penggunaan sistem biometrik dan pelacakan kapal secara real‑time.

Ke depan, kebijakan imigrasi harus lebih proaktif, bukan sekadar reaktif. Penetapan zona kontrol khusus di pelabuhan-pelabuhan kecil, pelatihan aparat lokal, serta kerja sama bilateral dengan Uzbekistan dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Tanpa tindakan tegas, Indonesia berisiko menjadi titik transit bagi jaringan migrasi ilegal yang semakin canggih.