Sinyal 'Perang' Prabowo Terhadap Korupsi Makan Bergizi Gratis: Libatkan TNI-Polri Hingga Viralitas TikTok

LOMBOK — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tak biasa dalam mengawal program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah pernyataan tegas saat meresmikan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Kepala Negara memberikan lampu hijau bagi aparat keamanan, mulai dari tingkat Kodim hingga Polsek, untuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyedia gizi.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Prabowo secara terbuka mengakui adanya risiko besar terjadinya "penyunupan" koruptor dalam rantai distribusi pangan ini. Ia mengkhawatirkan adanya oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi di tengah upaya pemerintah memberantas kelaparan anak-anak Indonesia.

"MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar, banyak juga yang menusuk ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ," tegas Prabowo dengan nada bicara yang lugas.

Tidak hanya melibatkan TNI dan Polri, Presiden juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah—mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, hingga Kepala Desa—untuk aktif mengawasi kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan. Menariknya, Prabowo menawarkan jalur pelaporan yang tidak konvensional: selain melapor ke Badan Gizi Nasional (BGN), ia mendorong masyarakat maupun pejabat untuk mengunggah temuan penyimpangan ke media sosial seperti TikTok agar dapat terpantau langsung olehnya.

Presiden juga memberikan peringatan keras kepada aparat agar tidak menyalahgunakan wewenang inspeksi tersebut untuk melakukan pemerasan atau meminta setoran kepada pengelola dapur. "Jangan manggil-manggil, mau ngerjain, jangan! Rakyat sekarang tidak bodoh," cetusnya.

Salah satu poin kritis yang disoroti Prabowo adalah praktik "sunat porsi" yang dilakukan oknum pengelola. Ia mencontohkan bagaimana satu ekor ayam yang seharusnya bisa memberi gizi maksimal, justru dipotong menjadi delapan hingga sepuluh bagian demi menekan biaya dan memperbesar margin keuntungan, sangat kontras dengan standar di negara maju seperti Amerika Serikat yang membagi satu ayam untuk empat orang.

Di sela-sela pengawasan program MBG, Presiden Prabowo juga meresmikan lima bendungan strategis di NTB, Aceh, Jawa Tengah, dan Bali dengan total investasi mencapai Rp 9,79 triliun. Proyek jangka panjang yang dibangun sejak 2015 hingga 2025 ini disebutnya sebagai investasi negara yang krusial bagi masa depan pangan dan air nasional.

Catatan Redaksi: Analisis Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat langkah Prabowo ini sebagai sebuah paradoks pengawasan. Di satu sisi, keterlibatan TNI dan Polri dalam pengawasan dapur MBG menunjukkan urgensi yang sangat tinggi untuk mencegah kebocoran anggaran. Namun, di sisi lain, kita harus bertanya: apakah melibatkan aparat bersenjata dalam urusan logistik pangan adalah solusi sistemik, atau sekadar 'obat penenang' jangka pendek? Ada risiko besar ketika fungsi pengawasan bergeser dari audit administratif menjadi intimidasi lapangan, meskipun Presiden sudah memperingatkan soal 'setoran'.

Yang paling menarik perhatian saya adalah penggunaan 'Kekuasaan Viralitas' melalui TikTok. Ini adalah pengakuan implisit bahwa jalur birokrasi formal di Indonesia seringkali tersumbat oleh kolusi. Ketika seorang Presiden meminta laporan melalui media sosial, itu berarti ia tidak sepenuhnya percaya pada sistem pelaporan internal pemerintahannya sendiri. Ini adalah strategi komunikasi politik yang cerdas untuk menciptakan tekanan publik (public pressure), namun secara tata kelola negara, ini menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan terpadu yang seharusnya dikelola oleh BPK atau Inspektorat Jenderal.

Terkait isu 'ayam potong delapan', ini adalah metafora sempurna bagi korupsi skala kecil (petty corruption) yang jika dikalikan dengan jutaan porsi di seluruh Indonesia, akan menjadi kerugian negara yang masif. Masalahnya bukan sekadar pada jumlah potongan ayam, melainkan pada rantai pasok (supply chain) yang tidak transparan. Jika pemerintah tidak segera membangun sistem digitalisasi distribusi pangan yang real-time, maka pengawasan manual oleh Dandim atau Kapolres hanya akan menjadi kucing-kucingan antara pengawas dan pengelola.

Prediksi saya, program MBG akan menjadi medan tempur baru bagi para pemburu rente. Jika Prabowo tidak segera memperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) dengan auditor independen dan sistem pengadaan yang transparan, maka keterlibatan TNI-Polri hanya akan menambah lapisan birokrasi baru yang justru rentan terhadap praktik transaksional. Kita tidak boleh membiarkan program mulia untuk anak-anak ini menjadi 'sapi perah' baru bagi oknum aparat maupun pengusaha nakal. Rakyat memang tidak bodoh, tapi rakyat juga tidak bisa mengawasi setiap potong ayam di setiap dapur di pelosok negeri tanpa sistem yang terintegrasi.