Presiden Prabowo Resmikan Lima Bendungan di Lombok: Janji Kedaulatan Air atau Proyek Pencitraan Politik?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Pada Jumat (10/7), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan serangkaian peresmian lima bendungan sekaligus di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Upacara dilaksanakan dari Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Gunung Sari, dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi pemerintah.

Presiden menegaskan bahwa bendungan-bendungan tersebut merupakan "simbol prestasi pembangunan bangsa untuk menjaga kedaulatan air dan pangan negara". Ia menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air, mengurangi risiko kekeringan, serta mendukung sektor pertanian di pulau-pulau kecil Indonesia.

Kelima bendungan yang diresmikan meliputi: Meninting, Sumbawa, Rinjani, Gili, dan Lombok Utara. Menurut data Kementerian PUPR, total investasi mencapai Rp 2,3 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari anggaran APBN tahun 2025-2026. Pemerintah menargetkan kapasitas total penyimpanan air mencapai 150 juta meter kubik, yang diklaim dapat menambah lahan irigasi seluas 12.000 hektar.

Namun, di balik sorotan positif, sejumlah pihak mengkritisi proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Lembaga Lingkungan Hidup Indonesia (LHI) menilai bahwa studi dampak lingkungan (AMDAL) belum sepenuhnya transparan, terutama terkait potensi gangguan ekosistem sungai dan dampak sosial terhadap komunitas petani serta nelayan setempat. Selain itu, aktivis lokal menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat dalam penentuan lokasi bendungan, yang berpotensi menimbulkan konflik lahan.

Di sisi lain, analis ekonomi menilai bahwa beban fiskal proyek ini cukup signifikan mengingat Indonesia masih berjuang menurunkan defisit anggaran. Menurut data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di atas 40%, sehingga alokasi dana sebesar Rp 2,3 triliun untuk infrastruktur air harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengorbankan prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah pakar kebijakan publik menilai bahwa peresmian bersamaan lima bendungan dapat menjadi strategi politik menjelang pemilihan legislatif 2029, dengan harapan meningkatkan popularitas pemerintah di wilayah strategis Nusa Tenggara Barat. "Momen serentak ini tidak lepas dari kalkulasi politik," ujar Dr. Andi Prasetyo, dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat peresmian lima bendungan ini sebagai titik balik dalam kebijakan pembangunan infrastruktur air Indonesia. Di satu sisi, kebutuhan akan ketahanan air memang mendesak, mengingat perubahan iklim yang memperparah pola curah hujan. Namun, kecepatan eksekusi proyek tanpa melibatkan stakeholder lokal secara memadai menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas pemerintah.

Pertama, transparansi AMDAL harus menjadi standar, bukan pilihan. Tanpa data yang dapat diakses publik, masyarakat tidak dapat menilai apakah manfaat jangka panjang melebihi kerugian ekologis. Kedua, alokasi anggaran sebesar Rp 2,3 triliun harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang independen, mengingat sejarah proyek infrastruktur yang sering kali melampaui anggaran dan jadwal.

Ketiga, politikasi infrastruktur dapat mengaburkan tujuan utama pembangunan. Jika peresmian ini dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik, maka risiko proyek menjadi alat barter politik, bukan sarana peningkatan kesejahteraan rakyat. Saya mengajak semua pihak—pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi—untuk melakukan audit independen, meninjau kembali proses partisipasi publik, serta memastikan bahwa setiap meter kubik air yang disimpan benar-benar mengalir kembali ke tangan petani dan nelayan yang membutuhkan.

Ke depan, keberhasilan bendungan ini harus diukur bukan hanya dari volume air yang tersimpan, melainkan dari dampaknya terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hanya dengan pendekatan multidisiplin dan akuntabilitas penuh, proyek ini dapat menjadi contoh nyata pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar simbol politik semata.