Prabowo Resmikan Bendungan Meninting di Lombok: Proyek Rp 1,4 Triliun yang Kontroversial

Jakarta, 10 Juli 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berangkat ke Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menandatangani peresmian Bendungan Meninting. Pesawat kepresidenan Indonesia‑1 lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat pagi, membawa rombongan yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut pernyataan resmi Sekretaris Kabinet, Prabowo akan meresmikan lima bendungan secara simbolis: Bendungan Meninting di Lombok Barat, serta Bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. "Peresmian lima bendungan ini merupakan upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air, yang strategis bagi ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta pengembangan energi bersih," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Bendungan Meninting, yang dibangun sejak 2020 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, menelan biaya Rp 1,4 triliun. Dengan kapasitas 12,2 juta meter kubik dan luas genangan 53,6 hektare, proyek ini dijanjikan akan menyuplai air irigasi seluas 1.559 hektare, menyediakan air baku 150 liter per detik, serta menghasilkan listrik mikrohidro sebesar 0,8 MW. Pemerintah juga mengklaim bendungan ini dapat mengurangi banjir di wilayah Lombok Barat hingga 20 persen, dengan debit penyangga 80 meter kubik per detik.

Namun, di balik angka-angka optimis tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai transparansi anggaran, dampak lingkungan, dan manfaat riil bagi masyarakat setempat. Sejumlah LSM lingkungan dan akademisi menyoroti potensi kerusakan ekosistem sungai, hilangnya lahan pertanian tradisional, serta kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan proyek.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai peresmian bendungan ini bukan sekadar agenda pembangunan infrastruktur, melainkan juga panggung politik menjelang pemilihan umum mendatang. Pemerintah menonjolkan proyek ini sebagai bukti komitmen pada ketahanan pangan dan energi bersih, padahal data independen masih minim. Anggaran Rp 1,4 triliun untuk satu bendungan menimbulkan keraguan tentang efisiensi penggunaan dana publik, terutama mengingat banyak proyek serupa yang mengalami penundaan atau pembengkakan biaya.

Lebih jauh, dampak ekologis belum sepenuhnya dievaluasi. Bendungan Meninting berada di daerah yang rawan erosi dan memiliki keanekaragaman hayati yang belum terpetakan secara menyeluruh. Penurunan aliran air ke hilir dapat mengancam habitat ikan endemik dan mengurangi produktivitas pertanian tradisional yang bergantung pada pola aliran alami. Tanpa kajian lingkungan yang komprehensif dan mitigasi yang jelas, proyek ini berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang yang tidak dapat diukur dengan megawatt atau hektar irigasi.

Politik juga tak dapat dipisahkan dari keputusan ini. Menjelang pemilihan, Presiden Prabowo menampilkan diri sebagai pembangun infrastruktur yang "menyentuh rakyat" di daerah terpencil. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda: masyarakat setempat melaporkan kurangnya akses ke manfaat yang dijanjikan, seperti air bersih yang terjangkau atau listrik yang stabil. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, proyek ini dapat berakhir menjadi simbol “pembangunan hantu” – dibangun untuk citra, bukan untuk kesejahteraan.

Ke depan, saya menuntut transparansi penuh atas kontrak pembangunan, audit independen atas penggunaan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring operasional bendungan. Hanya dengan akuntabilitas yang nyata, proyek seperti Meninting dapat menjadi aset strategis bagi Indonesia, bukan sekadar alat politik yang mudah diputar‑putar.