Pokja Kampung Muare: Janji Pemberdayaan Ekonomi atau Sekadar Proyek Panggung Freeport?

Timika, 10 Juli 2026 – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), yang mengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, baru‑baru ini mengumumkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kampung Muare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tujuannya? Menggerakkan ekonomi lokal lewat perkebunan pisang seluas 300‑400 meter persegi yang akan ditanami di antara Kampung Pigapu, Pomako, dan Lopong.

Kepala kampung, Benyamin Kaokayahe, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya konkret untuk mengalihkan mata pencaharian warga dari aktivitas tradisional seperti menokok sagu, nelayan, dan penangkap kepiting ke sektor agrikultur yang lebih menguntungkan. "Masyarakat ingin menanam pisang," ujarnya pada Jumat di Timika, menambahkan bahwa lahan yang dipilih adalah lahan baru yang belum pernah dibudidayakan sebelumnya.

Ketua Pokja, Yairus Manaheripi, menjelaskan mengapa pisang dipilih sebagai komoditas unggulan tahun anggaran 2026. "Pasar pisang di Mimika sangat menjanjikan, sehingga bibit akan disiapkan oleh warga dan ditanam setelah dana YPMAK cair," katanya. Ia menambahkan bahwa program ini melanjutkan keberhasilan Pokja tahun sebelumnya yang berhasil mengembangkan perkebunan kelapa.

Menurut data YPMAK, Kampung Muare terdiri dari lima rukun tetangga dengan 348 kepala keluarga dan total 1.050 jiwa. Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Dwi Iksan Kanang, menekankan bahwa Pokja Kampung bukan sekadar proyek sosial, melainkan strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Ia mengingatkan pentingnya pencatatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk menghindari kehilangan dokumentasi dan memperlancar pencairan anggaran berikutnya.

Susunan kepengurusan Pokja Kampung Muare tahun anggaran 2026 meliputi:

• Ketua: Yairus Manaheripi
• Bendahara: Imelda Pahero
• Sekretaris: Hendrikus Amapiyawau
• Anggota: Yakobus Muruhuwau, Karel Amiyu

Analisis Pakar

Di balik narasi pemberdayaan, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab: sejauh mana proyek ini memang menembus struktur ekonomi tradisional Papua atau sekadar menjadi branding bagi Freeport dalam rangka menurunkan tekanan internasional terkait dampak sosial‑lingkungan operasinya? Sejarah panjang konflik antara perusahaan tambang dan komunitas adat menunjukkan bahwa program‑program pemberdayaan sering kali berakhir sebagai proyek jangka pendek yang tidak mengubah ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor informal.

Pertama, skala lahan yang ditawarkan—hanya 300‑400 meter persegi—terlalu kecil untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi lebih dari seribu jiwa. Jika tujuan YPMAK adalah mengurangi kemiskinan, maka alokasi sumber daya harus lebih ambisius: memperluas lahan, menyediakan pelatihan agribisnis, serta menghubungkan petani dengan pasar regional. Tanpa itu, proyek pisang berisiko menjadi kegiatan subsisten yang tidak menggerakkan roda ekonomi.

Kedua, transparansi penggunaan dana masih menjadi titik rawan. Dwi Iksan Kanang menekankan pentingnya LPJ, namun tidak ada mekanisme independen yang mengawasi realisasi anggaran. Mengingat sejarah korupsi dalam proyek kemitraan tambang, pembentukan badan pengawas eksternal—misalnya LSM lokal atau auditor independen—harus menjadi syarat mutlak sebelum dana dicairkan.

Ketiga, pilihan komoditas pisang memang logis mengingat permintaan pasar, namun tidak mempertimbangkan faktor iklim mikro, hama, dan ketahanan pangan jangka panjang. Diversifikasi—misalnya menambahkan tanaman pangan pokok atau hortikultura bernilai tinggi—akan lebih menjamin ketahanan ekonomi warga, terutama bila terjadi fluktuasi harga pisang di pasar nasional.

Terakhir, kolaborasi dengan pemerintah daerah masih terkesan formalitas. YPMAK menyebutkan pentingnya sinergi, namun belum ada bukti konkret tentang dukungan kebijakan, infrastruktur, atau akses kredit yang diberikan pemerintah. Tanpa kerangka kebijakan yang kuat, proyek ini berisiko menjadi inisiatif terisolasi yang mudah terabaikan ketika dana habis.

Kesimpulannya, Pokja Kampung Muare dapat menjadi langkah awal yang positif, namun hanya bila diiringi dengan skala yang lebih besar, akuntabilitas yang ketat, dan integrasi kebijakan yang menyeluruh. Jika tidak, proyek ini berpotensi menjadi contoh lain bagaimana perusahaan tambang menggunakan program CSR sebagai tameng reputasi tanpa mengubah realitas ekonomi masyarakat setempat.