Megawati Usul Kemitraan Strategis RI-Timor Leste: Era Baru Kolaborasi atau Proyek Diplomatik yang Mengada-adakan?

Jakarta, ANTARA – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengusulkan penguatan hubungan bilateral dengan Timor Leste melalui tiga kerangka kerja sama konkret yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Usulan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, di Dili, Jumat, sekaligus menjadi sorotan dalam upaya memperkuat fondasi hubungan kedua negara ke depan.

Megawati menekankan pentingnya kolaborasi maritim dan perubahan iklim melalui BRIN, menyebutkan bahwa kedua negara kepulauan ini menghadapi ancaman nyata akibat perubahan iklim, termasuk gejala El Nino dan risiko kekeringan. Ia mengutus Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, tokoh kelautan dan ketua DPP PDI Perjuangan, untuk menyusun langkah antisipatif bersama. Namun, pertanyaan muncul: apakah BRIN memiliki kapasitas teknis dan politik yang cukup untuk memimpin inisiatif transnasional ini, atau hanya menjadi alat legitimasi diplomatik?

Kerja sama kedua, yakni kajian nasionalisme komparatif lewat BPIP, diusung sebagai upaya menumbuhkan kembali minat membaca buku fisik di kalangan generasi muda yang kini tergerus arus digitalisasi. Megawati menyebut ada “benang merah” pemikiran ideologis antara Sukarno dan Xanana, yang keduanya digerakkan oleh semangat pembebasan dari kolonialisme. Namun, analisis kritis diperlukan: apakah ini benar-benar upaya edukatif, atau justru menjadi sarana untuk mempropagandakan Pancasila sebagai ideologi dominan di kancah internasional?

Kerja sama ketiga berupa kolaborasi institusi kepartaian, di mana PDI Perjuangan membuka pintu untuk berbagi pengalaman pelembagaan dan kaderisasi dengan partai politik Timor Leste, khususnya CNRT. Megawati menekankan pentingnya standar kualifikasi ISO dan Sekolah Partai sebagai acuan, dengan harapan dapat meningkatkan kreativitas dan inisiatif kepemimpinan anak muda serta kader perempuan di parlemen. Namun, risiko politik tersembunyi tidak bisa diabaikan: apakah ini benar-benar inisiatif netral, atau justru menjadi bentuk intervensi ideologis di balik tirai kerja sama?

Suasana pertemuan sempat mengalir hangat dan informal, dengan Megawati menggunakan panggilan “Maun Xanana” dan “Mama” kepada para anak muda. Ia juga berkelakar mengenai pengalaman di penjara, menyebut Sukarno menjalani 22 tahun penjara, sementara Xanana “hanya” tujuh tahun. Namun, di balik humor tersebut, Megawati menegaskan pentingnya keteguhan, keberanian, dan kesabaran revolusioner bagi pemimpin. Pesan ini, meski terdengar inspiratif, justru memunculkan pertanyaan: apakah semangat revolusioner ini masih relevan di era demokrasi yang kronok pada arus globalisasi dan neo-kolonialisme?

Xanana Gusmao, dalam responsnya, menyebut kehadiran Megawati pada 20 Mei 2002 sebagai momen rekonsiliasi yang mengubah pemulihan kemerdekaan Timor Leste menjadi simbol hubungan baru dengan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah “sahabat terdekat” Timor Leste, mengingat kontribusi besar Sukarno dalam gerakan anti-kolonialisme global. Namun, ironi sejati terungkap: apakah persahabatan ini benar-benar bersifat timbal balik, atau justru terjadi karena ketergantungan strategis Timor Leste pada Indonesia?

Analisis Pakar: Diplomasi yang Terlalu Sering Jadi Proyek Politik

Usulan Megawati tampaknya mengusung narasi “kerja sama untuk kemanusiaan”, namun di baliknya terdapat dinamika politik yang lebih kompleks. Kolaborasi maritim dan perubahan iklim via BRIN, misalnya, memerlukan investasi besar dan keberanian politik untuk menghadapi ancaman seperti kenaikan permukaan laut yang mengancam pulau-pulau kecil di kedua negara. Apakah BRIN benar-benar siap menjadi mitra teknis yang andal, atau hanya menjadi “maskapai” untuk kebijakan diplomatik yang lebih besar?

Lebih lanjut, inisiatif BPIP dalam mempromosikan Pancasila sebagai ideologi komparatif berpotensi menjadi polemik. Jika dilihat dari perspektif historis, Timor Leste sendiri adalah negara yang pernah mengalami konflik bersenjata akibat perbedaan ideologis (katolik vs. protestan). Apakah upaya ini akan memperdalam persahabatan, atau justru menimbulkan rasa curiga akan agenda “penyebaran” Pancasila? Di sisi lain, generasi muda Timor Leste yang kini tergerus algoritma digital mungkin membutuhkan akses buku fisik dan diskusi ideologis, tetapi apakah BPIP memiliki metodologi yang inklusif dan tidak sekadar “mengajarkan” Pancasila secara unilateral?

Kolaborasi kepartaian antara PDI Perjuangan dan CNRT juga perlu dihindangi secara kritis. Meski tampak sebagai inisiatif kaderisasi, ada risiko bahwa ini menjadi sarana untuk memperkuat dominasi politik tertentu. CNRT, sebagai partai politik yang kuat di Timor Leste, mungkin saja memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat basis pemilihnya, sementara PDI Perjuangan justru mendapatkan “pengalaman internasional” yang bisa dipakai untuk memperkuat legitimasi di kancah domestik. Apakah ini benar-benar kolaborasi yang setara, atau terjadi “transfer kekuasaan” ideologis yang tak terlihat?

Tidak ketinggalan, pesan Megawati tentang “semangat Dasasila Bandung” sebagai mekanisme tetap saat Timor Leste memegang Keketuaan ASEAN 2029 juga perlu dikaji. Dasasila Bandung, yang lahir dari konferensi 1955, adalah simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Namun, apakah ini benar-benar upaya mempererat persahabatan, atau justru strategi untuk memasukkan Indonesia sebagai “penengah” dalam geopolitik ASEAN? Jika ditelaah dari kacamata realpolitik, keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada kesiapan kedua negara untuk mengatasi perbedaan kelas, ekonomi, dan budaya yang mendasar.

Dengan latar belakang sejarah panjang konflik dan rekonsiliasi, hubungan Indonesia-Timor Leste memang menjadi studi kasus menarik. Namun, usulan Megawati kali ini terlalu sering “menggoyang-goyang” narasi sejarah tanpa menyentuh akar masalah struktural. Apakah kolaborasi ini akan menjadi katalisator perubahan nyata, atau hanya menjadi “doktrin” baru yang mengada-adakan demi mempertahankan narasi kekuasaan?