Skema Cicilan UKT Unpatti: Solusi Praktis atau Sekadar Janji Palsu bagi Mahasiswa Miskin?

Ambon, 9 Juli 2026 – Universitas Pattimura (Unpatti) mengumumkan rencana skema cicilan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga perbankan. Ide ini dipasarkan sebagai upaya meringankan beban keuangan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, di balik wacana yang tampak progresif, muncul pertanyaan kritis: apakah skema ini benar‑benar dapat menurunkan hambatan akses pendidikan, atau hanya menjadi janji politik yang mudah dilontarkan?

Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dominggus Malle, menjelaskan bahwa skema cicilan masih dalam tahap pembahasan dengan pihak bank. Rencananya, orang tua atau wali mahasiswa akan menabung secara rutin ke rekening khusus yang hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo pembayaran UKT. Contohnya, mahasiswa dengan UKT Rp2,5 juta per semester diminta menabung Rp400 ribu per bulan selama enam bulan.

Secara teori, model ini memang dapat mengurangi tekanan keuangan sekaligus mengajarkan disiplin menabung. Namun, realitas ekonomi keluarga miskin di Indonesia sering kali tidak memungkinkan untuk menyisihkan dana secara konsisten. Banyak rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan tidak menentu, sehingga menabung Rp400 ribu per bulan menjadi beban yang hampir tidak realistis.

Selain skema cicilan, Unpatti juga berencana memberikan insentif kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, berupa subsidi atau penurunan UKT. Prof. Malle menegaskan bahwa penentuan penerima insentif akan didasarkan pada data sosial‑ekonomi pemerintah, bukan sekadar surat keterangan tidak mampu. Ide ini patut diapresiasi, namun implementasinya menuntut transparansi dan akurasi data yang sering kali masih lemah di tingkat daerah.

Unpatti juga mengupayakan akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri, yang selama ini belum mendapatkan manfaat program tersebut. Negosiasi dengan kementerian terkait masih berlangsung, dan belum ada kepastian kuota yang dialokasikan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat tiga titik rawan utama dalam kebijakan ini. Pertama, ketergantungan pada lembaga perbankan. Mahasiswa dan keluarga yang belum memiliki rekening bank atau belum familiar dengan layanan perbankan digital akan terpinggirkan. Tanpa edukasi keuangan yang memadai, skema cicilan dapat berujung pada overdraft atau denda keterlambatan yang justru menambah beban.

Kedua, kualitas data sosial‑ekonomi yang menjadi dasar penetapan subsidi masih dipertanyakan. Di banyak daerah, data kemiskinan sering kali tidak terupdate atau terdistorsi oleh praktik patronase. Jika Unpatti mengandalkan data pemerintah tanpa audit independen, risiko alokasi bantuan yang tidak tepat sasaran akan tinggi, menimbulkan ketidakadilan di antara mahasiswa.

Ketiga, ketahanan fiskal universitas. Mengalokasikan subsidi UKT dan mengelola rekening tabungan khusus memerlukan sumber daya administratif dan keuangan yang signifikan. Tanpa dukungan anggaran yang jelas, program ini dapat menjadi beban tambahan bagi Unpatti, yang pada gilirannya dapat memaksa universitas menaikkan tarif UKT bagi mahasiswa lain atau mengurangi kualitas layanan akademik.

Jika Unpatti ingin menjadikan skema ini sebagai model nasional, langkah selanjutnya harus melibatkan audit eksternal, transparansi publik, serta program literasi keuangan yang menyeluruh. Hanya dengan mekanisme yang terbuka dan akuntabel, janji meringankan beban mahasiswa miskin tidak akan berakhir menjadi sekadar slogan kampus.