Sekolah Rakyat Indramayu Gencarkan Smart Board: Janji Digitalisasi atau Beban Baru bagi Pemerintah?

Indramayu, Jawa Barat – Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 40 Kabupaten Indramayu kini mengklaim telah mengubah setiap ruang kelas menjadi ruang belajar digital dengan menyiapkan smart board dan laptop pribadi untuk tiap siswa. Kepala SRT, Mardiani, mengungkapkan pada Kamis lalu bahwa seluruh kelas sudah dilengkapi papan interaktif, sementara setiap anak mendapat satu unit laptop untuk mendukung proses belajar mengajar (KBM) secara daring.

"Di Sekolah Rakyat, satu kelas satu smart board. Anak‑anak juga mendapatkan fasilitas laptop, satu siswa satu laptop untuk belajar," ujar Mardiani. Ia menambahkan bahwa perangkat digital ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak‑anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Selain teknologi, pemerintah daerah menanggung seluruh kebutuhan pendidikan: seragam, alat tulis, asrama, hingga perlengkapan belajar lainnya – semuanya disediakan secara gratis. Kurikulum yang diterapkan menggabungkan standar akademik reguler dengan program karakter berbasis asrama, yang menurut Mardiani, menyiapkan siswa tidak hanya secara intelektual tetapi juga moral.

Saat ini, SRT 40 menampung 100 siswa (50 SD dan 50 SMP) yang belajar di gedung Balai Latihan Kerja milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, yang masih bersifat sementara. Namun, pembangunan gedung permanen di Cikawung, Kecamatan Terisi, telah mencapai lebih dari 80 % dan dijadwalkan selesai pada tahun ajaran baru.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Waskam, menegaskan bahwa pada tahun ajaran berikutnya kapasitas akan ditingkatkan menjadi 270 siswa baru (SD, SMP, SMA), sehingga total peserta didik mencapai 370 orang. Semua biaya pendidikan tetap gratis, khusus untuk keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2.

Analisis Pakar

Langkah SRT Indramayu mengadopsi smart board dan laptop pribadi memang tampak progresif, namun ada beberapa pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Pertama, keberlanjutan pemeliharaan perangkat digital di lingkungan yang masih terbatas infrastruktur listrik dan jaringan internet. Tanpa dukungan teknis yang memadai, investasi ini berisiko menjadi “gadget mati” yang hanya menambah beban anggaran.

Kedua, distribusi laptop satu‑per‑siswa menimbulkan tantangan logistik dan keamanan. Bagaimana mekanisme pengembalian, perawatan, serta pencegahan kehilangan atau kerusakan? Pemerintah daerah harus menyiapkan kebijakan yang jelas, termasuk pelatihan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, bukan sekadar menempatkan perangkat di kelas.

Ketiga, fokus pada teknologi tidak boleh mengaburkan masalah struktural yang lebih mendasar, seperti kualitas guru, rasio siswa‑guru, dan akses ke materi pembelajaran yang relevan. Tanpa peningkatan kapasitas pendidik, smart board hanya menjadi alat visual yang tidak dapat menggantikan interaksi pedagogis yang efektif.

Terakhir, proyek gedung permanen yang masih dalam tahap konstruksi menimbulkan pertanyaan tentang prioritas alokasi dana. Apakah investasi pada infrastruktur fisik lebih mendesak dibandingkan pembiayaan perangkat digital? Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan ruang belajar yang layak dan teknologi, memastikan bahwa keduanya saling melengkapi, bukan saling mengorbankan.

Jika SRT Indramayu dapat mengatasi tantangan‑tantangan tersebut, model pendidikan berbasis teknologi ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain yang berjuang mengangkat kualitas pendidikan bagi kelompok marginal. Namun, tanpa strategi pemeliharaan, pelatihan, dan evaluasi yang komprehensif, inisiatif ini berisiko menjadi sekadar slogan “digitalisasi” yang tak menghasilkan perubahan substantif.