Prabowo Desak Riset Biodiesel Lanjut ke B60: Janji Kemandirian Energi atau Politik Panggung Hijau?

Kabupaten Karawang, Jawa Barat – Pada acara peluncuran mandat biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa riset energi terbarukan tidak boleh berakhir pada batas B50. Ia mengajak perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mempercepat pengembangan campuran biodiesel yang lebih tinggi, menyebutkan target ambisius B60 atau bahkan lebih.

"Teruskan pengkajian ini, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60, bulan apa B60?" ujar Prabowo di depan para pejabat Pertamina, menteri, serta akademisi. Pernyataan itu menandai konsistensi kebijakan energi presiden sejak masa pra‑presiden, yang selalu menekankan kemandirian energi nasional.

Presiden mengakui bahwa usulan B100 pernah dibahas dalam lingkaran menteri, namun ia dipengaruhi oleh pertimbangan praktis: "Dengan B50 saja, kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri," katanya. Ia menambahkan bahwa pencapaian B50 merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Namun, di balik retorika kebanggaan, muncul pertanyaan kritis: apakah target B60 atau B100 realistis mengingat infrastruktur, biaya produksi, dan kesiapan pasar yang masih terbatas? Sejumlah analis industri mengingatkan bahwa peningkatan persentase biodiesel memerlukan investasi besar pada fasilitas pengolahan, logistik distribusi, serta standar kualitas yang ketat.

Selain itu, kebijakan mandatori B50 yang baru saja diberlakukan diperkirakan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun, menurut data Kementerian Energi. Namun, manfaat tersebut belum terbukti secara menyeluruh di lapangan, terutama bagi petani kelapa sawit yang menjadi pemasok utama bahan baku biodiesel.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai kebijakan biodiesel B50 dan dorongan ke B60 lebih dari sekadar upaya teknis; ia merupakan arena politik energi yang sarat kepentingan. Pertama, pemerintah berupaya menutup celah impor solar yang selama ini menjadi beban devisa, namun tanpa mengatasi masalah struktural seperti fluktuasi harga kelapa sawit dan dampak lingkungan dari ekspansi perkebunan. Kedua, tekanan untuk mempercepat transisi ke B60 dapat menimbulkan risiko kualitas bahan bakar, yang pada gilirannya dapat merusak mesin kendaraan dan menurunkan kepercayaan konsumen.

Selanjutnya, kebijakan ini tampak mengabaikan perspektif petani kecil. Meskipun Presiden menekankan bahwa petani harus menjadi pihak paling diuntungkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keuntungan masih terkonsentrasi pada perusahaan besar yang menguasai rantai pasok. Tanpa mekanisme yang jelas untuk menjamin harga jual yang adil, program ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di sektor agrikultur.

Terakhir, ambisi B100 yang pernah dibicarakan menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan teknologi domestik. Saat ini, teknologi konversi minyak sawit menjadi biodiesel masih bergantung pada lisensi asing dan proses yang tidak ramah lingkungan. Jika pemerintah tidak mengalokasikan dana riset yang signifikan serta menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif, target B60 bahkan B70 akan tetap menjadi slogan politik tanpa realisasi praktis.

Kesimpulannya, dorongan Prabowo untuk melampaui B50 harus diiringi dengan kebijakan yang transparan, dukungan finansial yang terukur, serta pengawasan independen. Tanpa itu, janji kemandirian energi dapat berakhir menjadi panggung hijau yang hanya menguntungkan elit industri, sementara rakyat kecil tetap menanggung beban biaya dan risiko lingkungan.