Misi Surya: Pemerintah Janjikan Listrik 24 Jam untuk 10.000 Desa Terpencil, Tapi Apa Kabar Realisasinya?

Jakarta – Dalam sebuah konferensi daring Indonesia Solar Summit 2026, Andriah Feby Misna, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi energi surya yang mencapai 3.294 GW. Angka ini, bila dibandingkan dengan realisasi saat ini yang baru 1,6 GW, menimbulkan pertanyaan serius tentang kesenjangan antara target ambisius dan capaian faktual.

Andriah menyoroti bahwa energi terbarukan paling banyak dimanfaatkan di Indonesia masih berupa tenaga air (≈7,6 GW), sementara energi surya—yang paling mudah diakses di wilayah terpencil—masih berada di level menengah. Di Papua Selatan, misalnya, rasio elektrifikasi melalui jaringan PLN hanya 77,16 %, namun angka elektrifikasi melalui sistem di luar jaringan (seperti PLTS individual) mencapai 99,79 %. Data ini menegaskan bahwa solusi surya memang menjadi satu‑satunya jalan bagi daerah yang tidak dapat dijangkau jaringan konvensional.

Strategi pemerintah berfokus pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual dengan baterai. Sistem ini dirancang untuk menyimpan energi pada siang hari dan menyalurkannya pada malam hari, mengatasi masalah klasik ketidakstabilan pasokan listrik 24 jam. Selain itu, program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik) diharapkan dapat menyalurkan listrik ke rumah‑rumah tidak mampu yang masih belum terhubung.

Namun, tantangan tetap ada. Menurut data 2025, masih ada 10.068 lokasi (5.758 desa dan 4.310 dusun) yang belum teraliri listrik, tersebar dari Aceh hingga Papua. Pemerintah menargetkan untuk menutup kesenjangan ini pada 2029 melalui Program Listrik Perdesaan, sebuah inisiatif strategis yang diusung Presiden. Target ini menuntut penyelesaian rata‑rata ≈2.000 lokasi per tahun, sebuah beban yang tampaknya ambisius mengingat keterbatasan logistik, pendanaan, dan kapasitas instalasi.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal yang menjadi titik kritis: pertama, kebijakan yang terkesan “top‑down” tanpa melibatkan komunitas lokal secara substantif. PLTS individual memang mudah dipasang, namun keberlanjutan operasionalnya sangat bergantung pada pelatihan teknisi lokal, pemeliharaan rutin, dan akses ke suku cadang. Tanpa mekanisme yang jelas untuk transfer pengetahuan, banyak proyek akan berakhir sebagai “ghost plant”—struktur yang berdiri namun tak berfungsi.

Kedua, pendanaan yang masih bergantung pada alokasi anggaran tahunan. Mengingat besarnya kebutuhan investasi (diperkirakan ratusan miliar dolar untuk mengonversi 10.000 lokasi), pemerintah harus membuka pintu bagi sektor swasta dan mekanisme pembiayaan inovatif seperti green bonds atau skema pay‑as‑you‑go. Tanpa insentif fiskal yang kuat, risiko kegagalan proyek meningkat, terutama di daerah dengan pendapatan per kapita rendah.

Selanjutnya, ada pertanyaan tentang kualitas data dan transparansi. Angka elektrifikasi 99,79 % melalui PLTS individual terdengar mengesankan, namun tidak ada rincian mengenai kapasitas terpasang, tingkat kegagalan, atau konsumsi energi per rumah tangga. Tanpa data yang dapat diverifikasi, klaim tersebut berpotensi menjadi “greenwashing” yang menutupi realitas lapangan.

Terakhir, saya menekankan pentingnya integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan mikro‑grid. PLTS individual memang solusi cepat, namun dalam jangka panjang, menghubungkan desa‑desa ke mikro‑grid berbasis surya‑baterai akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan membuka peluang bagi layanan digital (seperti internet desa). Pemerintah harus beralih dari pendekatan “isolasi” ke strategi “interkoneksi” yang lebih holistik.

Jika ESDM mampu mengatasi hambatan‑hambatan ini—baik dari sisi teknis, finansial, maupun sosial—maka target 2029 bukan sekadar slogan politik, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang tidak lagi bergantung pada diesel dan yang dapat menyalakan lampu di setiap sudut Nusantara.