Kemensetneg Turun ke Baai: Inpres Normalisasi Pelabuhan, Janji Besar atau Sekadar Panggung Politik?

Bengkulu, 9 Juli 2026 – Tim pemantau Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan inspeksi lapangan di Pelabuhan Pulau Baai pada Rabu (8/7/2026) untuk menilai progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025. Kunjungan ini, yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Dukungan Kabinet, Susilo Yanuardi, diklaim sebagai upaya memastikan bahwa normalisasi alur pelayaran, perbaikan logistik, dan percepatan pembangunan Pulau Enggano berjalan sesuai target.

Namun, di balik bahasa resmi yang menekankan "komprehensif" dan "koordinasi lintas‑instansi", muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana Inpres ini benar‑benar mengubah realitas di lapangan? Tim pemantau mengumpulkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pelindo Regional 2 Bengkulu, meninjau sand trap, serta memeriksa hasil pengerukan yang diklaim dapat mengatasi abrasi pantai. Kedalaman alur pelayaran dilaporkan telah mencapai 6,5 meter LWS, dengan target peningkatan menjadi 12 meter LWS melalui proyek yang kini berada dalam fase tender.

Berita ini menyoroti empat fokus utama pemantauan: progres pengerukan dan normalisasi alur pelayaran, kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, kelancaran distribusi logistik serta kebutuhan pokok masyarakat, dan efektivitas koordinasi antar‑instansi. Namun, laporan resmi tidak menyertakan data kuantitatif yang dapat diverifikasi, seperti volume pasir yang dipindahkan, biaya aktual versus anggaran, atau jadwal pasti penyelesaian tender. Ketiadaan transparansi ini menimbulkan keraguan tentang akuntabilitas pelaksanaan Inpres.

Sejumlah pihak lokal, termasuk nelayan dan pedagang, melaporkan bahwa meskipun kapal‑kapal kecil mulai kembali beroperasi, frekuensi kedatangan kapal besar masih terbatas. Hal ini menandakan bahwa peningkatan kedalaman alur belum cukup untuk menarik operator komersial berskala menengah‑ke‑besar. Sementara itu, proyek tender yang dijanjikan masih berlarut‑larut, menimbulkan spekulasi bahwa proses pengadaan masih terhambat oleh birokrasi atau bahkan intervensi politik.

Dalam konteks pembangunan Pulau Enggano, Inpres 2025 menjanjikan percepatan infrastruktur, namun tidak ada indikasi konkret mengenai progres jalan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan di pulau tersebut. Tanpa data terukur, klaim percepatan pembangunan tetap berada pada ranah retorika.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat Inpres Nomor 12 Tahun 2025 sebagai contoh klasik kebijakan “panggung‑panggung” yang mengandalkan sorotan media untuk menutupi kekurangan struktural. Pemerintah memang berhasil menurunkan kedalaman alur menjadi 6,5 meter, tetapi target 12 meter masih jauh, terutama mengingat proses tender yang belum selesai. Keterlambatan ini bukan sekadar masalah teknis; ia mencerminkan ketidakmampuan koordinasi antara Kementerian, BUMN, dan otoritas daerah.

Lebih jauh, fokus pada sand trap dan pengerukan pasir tampak mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar: ketergantungan ekonomi Pulau Baai pada satu pelabuhan. Tanpa diversifikasi ekonomi, peningkatan kedalaman alur tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyertakan program pengembangan industri perikanan, pariwisata berkelanjutan, dan pelatihan tenaga kerja lokal agar investasi infrastruktur tidak menjadi “pembangunan hantu”.

Transparansi menjadi kata kunci yang paling kurang. Data real‑time tentang volume pasir yang dipindahkan, biaya aktual, serta timeline tender harus dipublikasikan secara terbuka. Tanpa itu, masyarakat dan pengawas independen tidak dapat menilai apakah Inpres ini memang menanggulangi keadaan tertentu atau sekadar menambah poin politik bagi presiden.

Ke depan, saya memperkirakan dua skenario. Jika pemerintah dapat mempercepat proses tender, menyelesaikan kedalaman 12 meter sebelum akhir 2026, dan mengintegrasikan program pembangunan ekonomi di Enggano, Inpres ini dapat menjadi model sukses pembangunan wilayah terluar. Namun, bila proses birokrasi terus menghambat, proyek ini akan berakhir sebagai contoh lain dari “proyek megah yang tak pernah selesai”, menambah beban utang daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pusat.