Kemensos dan Pemkot Singkawang Gencar Siapkan MPLS Sekolah Rakyat: Antara Janji dan Realita

Singkawang, 9 Juli 2026 – Menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat. Pertemuan yang dihadiri Wali Kota Tjhai Chui Mie dan Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, Radik Karsadiguna, menyoroti tantangan lintas sektor dalam menyiapkan anak‑anak dari keluarga miskin dan rentan memasuki dunia pendidikan formal.

Radik mengungkapkan bahwa ia mendapat mandat langsung dari Sekretaris Jenderal Kemensos untuk mengawasi kesiapan MPLS di tingkat daerah. "Kami diminta menilai kesiapan daerah, mengidentifikasi hambatan, dan memfasilitasi kebutuhan operasional agar MPLS dapat berjalan optimal," ujarnya. Penekanan pada koordinasi lintas sektor menjadi sorotan utama, mengingat MPLS tidak sekadar orientasi sekolah, melainkan proses pembentukan karakter dan adaptasi sosial bagi peserta didik yang paling rentan.

Wali Kota Singkawang menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung program tersebut. "Kami telah mengumpulkan data calon peserta melalui kerja sama dengan kelurahan, ketua RT, Dinas Pendidikan, dan perangkat daerah terkait. Selain itu, kami siap menyediakan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, air bersih, dan keamanan," kata Tjhai Chui Mie. Namun, data yang dikumpulkan masih bersifat administratif; verifikasi lapangan menjadi langkah krusial yang belum sepenuhnya teruji.

Asmadi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menambahkan bahwa pemetaan calon peserta didik dilakukan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan verifikasi lapangan. Dinas Sosial juga menyiapkan tim pendamping yang terdiri dari pekerja sosial dan tenaga kesehatan untuk menilai kesiapan fisik serta psikologis anak‑anak sebelum memasuki Sekolah Rakyat.

Meski tampak terkoordinasi, sejumlah pertanyaan kritis muncul. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi pasca‑MPLS? Apakah ada jaminan keberlanjutan pendampingan psikososial setelah fase orientasi selesai? Dan yang paling penting, sejauh mana alokasi anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur dasar seperti sanitasi dan transportasi, yang selama ini menjadi kendala utama di daerah terpencil?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa rapat koordinasi ini lebih bersifat simbolik daripada substantif. Janji‑janji tentang "akses jalan" dan "air bersih" sering kali terhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi konkret. Di Singkawang, data DTKS memang memberikan gambaran demografis, namun verifikasi lapangan yang melibatkan pekerja sosial dan tenaga kesehatan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Tanpa pendanaan yang memadai, program MPLS berisiko menjadi sekadar ritual administratif yang tidak memberi dampak signifikan pada kualitas pendidikan anak‑anak miskin.

Selanjutnya, koordinasi lintas sektor yang diusung Kemensos dan Pemkot harus melewati ujian akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme pelaporan yang transparan, termasuk publikasi realisasi anggaran, progres infrastruktur, dan hasil evaluasi psikososial. Tanpa transparansi, risiko penyalahgunaan dana publik akan semakin tinggi, mengingat sejarah kasus korupsi di sektor pendidikan dan sosial di wilayah Kalimantan Barat.

Terakhir, keberhasilan MPLS tidak dapat diukur hanya dari kehadiran anak‑anak di hari pertama sekolah. Indikator keberhasilan harus meliputi tingkat retensi siswa, pencapaian akademik, serta kesejahteraan psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, saya menuntut adanya kerangka kerja monitoring yang melibatkan lembaga independen, seperti Lembaga Survei Nasional atau universitas lokal, untuk menilai dampak program secara objektif. Hanya dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kita dapat memastikan bahwa MPLS Sekolah Rakyat bukan sekadar slogan politik, melainkan langkah nyata menuju inklusi pendidikan yang berkelanjutan.