Gerbang Moderasi di Makassar: Simbol Toleransi atau Panggung Politik Lokal?

Makassar, 9 Juli 2026 – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjemput Menteri Agama Republik Indonesia, KH Nasaruddin Umar, untuk meresmikan Gerbang Moderasi Indonesia di kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kecamatan Biringkanaya. Upacara yang dihadiri pejabat tinggi daerah, rektor UIN Alauddin Makassar, serta kepala kantor Kementerian Agama provinsi dan kota, dijadikan ajang pamer komitmen pemerintah kota terhadap nilai-nilai keberagaman.

Munafri menegaskan kebanggaannya atas pencapaian indeks toleransi Makassar yang, menurut data terbaru, melonjak dari peringkat ke‑49 menjadi sembilan besar kota paling toleran di Indonesia. "Alhamdulillah, kini Makassar berada di peringkat sembilan," ujarnya, menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan berbagai elemen masyarakat.

Gerbang yang akan dibangun di BTP dijanjikan menjadi simbol fisik yang menghidupkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari‑hari warga. Menurut Menag Nasaruddin, penempatan monumen di tengah permukiman memiliki makna strategis: "Setiap orang yang melintas akan diingatkan bahwa kita semua satu, tanpa perbedaan yang memecah belah."

Namun, di balik retorika kebersamaan, muncul pertanyaan kritis. Apakah sebuah struktur batu dapat mengatasi akar‑akar intoleransi yang masih menggerogoti sebagian wilayah Indonesia? Apakah penekanan pada simbolik ini mengalihkan perhatian dari kebijakan konkret, seperti peningkatan layanan publik, pendidikan multikultural, dan penegakan hukum terhadap aksi diskriminatif?

Munafri menambahkan rencana ekspansi: "Kami akan menempatkan gerbang‑gerbang moderasi di beberapa titik RT/RW, memastikan nilai keberagaman meresap hingga ke level paling kecil." Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung, mengklaim tingkat kemantapan jalan kota sudah mencapai 97 persen dan akan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, kritik lokal menyoroti potensi politisasi proyek ini. Beberapa pengamat menilai bahwa penunjukan Makassar sebagai kota pertama bukan sekadar pertimbangan objektif, melainkan upaya pemerintah pusat memperlihatkan keberhasilan program moderasi di wilayah yang secara historis menjadi gerbang ekonomi dan budaya Indonesia Timur.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat Gerbang Moderasi sebagai dua‑sisi pisau. Di satu sisi, proyek ini dapat menjadi katalisator dialog antar‑umat, terutama di kawasan BTP yang memang menampung rumah ibadah beragam – masjid, gereja, dan pura berdampingan. Keberadaan fisik yang menonjol dapat menumbuhkan rasa kebanggaan kolektif dan menjadi titik fokus program edukasi toleransi di sekolah‑sekolah setempat.

Namun, bahaya terbesar terletak pada simbolisme yang mengaburkan kebutuhan akan kebijakan substantif. Tanpa dukungan kebijakan publik yang kuat – misalnya, alokasi anggaran untuk pelatihan guru multikultural, penguatan lembaga FKUB, serta penegakan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian – gerbang ini berisiko menjadi monumen hias belaka. Sejarah menunjukkan bahwa monumen tanpa aksi nyata mudah menjadi bahan lelucon atau, lebih parah, alat propaganda politik.

Prediksi saya, dalam enam bulan ke depan, akan muncul evaluasi independen mengenai dampak sosial‑ekonomi proyek ini. Jika data menunjukkan peningkatan interaksi lintas‑agama, penurunan konflik lokal, dan peningkatan partisipasi warga dalam program toleransi, maka gerbang ini dapat dijadikan model bagi kota‑kota lain. Sebaliknya, jika proyek ini hanya mengisi agenda media tanpa perubahan perilaku, maka pemerintah akan dipaksa mencari cara lain – mungkin melalui kebijakan fiskal atau reformasi hukum – untuk menanggulangi intoleransi yang masih mengakar.

Terlepas dari ambisi politik, harapan terbesar saya adalah bahwa Gerbang Moderasi tidak berakhir sebagai patung batu yang terabaikan, melainkan sebagai titik tolak bagi kebijakan inklusif yang menembus lapisan paling bawah masyarakat Makassar. Hanya dengan integrasi antara simbol, kebijakan, dan partisipasi aktif warga, Indonesia dapat benar‑benar menegakkan moderasi yang bukan sekadar slogan, melainkan realitas hidup.