AU Dorong Gencatan Senjata: Apakah Sudan Akan Menemukan Jalan Keluar dari Konflik Berkepanjangan?

Khartoum, Sudan – Utusan Khusus Uni Afrika (AU) untuk Sudan, Mohamed Belaiche, kembali menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam upaya menurunkan intensitas perang yang telah meluluhlantakkan negara sejak April 2023. Belaiceh menyampaikan pesan tegas kepada semua pihak: gencatan senjata harus segera diwujudkan sebagai prasyarat utama menuju proses politik yang inklusif.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan intensif dengan Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah al‑Burhan, di ibu kota Khartoum. Belaiche menilai pertemuan itu sebagai bagian dari rangkaian konsultasi berkelanjutan antara AU dan pemerintah transisi Sudan, yang mencakup evaluasi situasi keamanan, dinamika politik, serta rencana strategis untuk membuka kembali kantor penghubung AU di Khartoum.

Menurut Belaiche, AU tidak hanya menunggu gencatan senjata secara pasif; lembaga tersebut sedang menyiapkan kunjungan tingkat tinggi dalam beberapa minggu ke depan untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat menahan benturan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SLA) dan milisi paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF). "Tanpa gencatan senjata, tidak ada ruang bagi dialog politik yang inklusif," tegasnya.

Konflik yang pecah pada pertengahan April 2023 telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan memaksa jutaan warga Sudan mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kerusakan infrastruktur, krisis kemanusiaan, serta fragmentasi politik semakin memperparah situasi, menempatkan Sudan pada ambang kegagalan negara.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika konflik Sudan sejak awal, saya menilai bahwa pernyataan Belaiche lebih bersifat retorika diplomatik daripada langkah konkret. AU memang memiliki legitimasi regional, namun historinya dalam menengahi konflik di Afrika—dari Darfur hingga Mali—sering kali berakhir pada janji-janji yang tidak terwujud. Kegagalan membuka kembali kantor penghubung AU di Khartoum selama lebih dari satu tahun menunjukkan keterbatasan operasional lembaga ini di tengah ketegangan keamanan yang tinggi.

Lebih jauh, tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk, menambah kompleksitas negosiasi. Kedua belah pihak—SLA dan RSF—sudah menerima dukungan militer dan logistik dari aktor-aktor luar, yang membuat mereka enggan mengorbankan posisi tawar mereka demi gencatan senjata. Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang kuat dan jaminan keamanan bagi mediator, gencatan senjata yang diusulkan berisiko menjadi sekadar jeda sementara yang mudah pecah kembali.

Prediksi saya, jika AU tidak dapat menyuntikkan tekanan yang lebih tegas—misalnya melalui sanksi kolektif atau penempatan pasukan penjaga perdamaian yang sah—konflik ini akan berlanjut setidaknya hingga akhir 2026. Pada titik itu, konsekuensi kemanusiaan akan melampaui batas toleransi internasional, memaksa PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk melakukan intervensi yang lebih agresif.

Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menuntut AU untuk beralih dari sekadar diplomasi verbal ke aksi nyata: menyiapkan mandat pasukan penjaga perdamaian, mengamankan jalur bantuan kemanusiaan, dan menegakkan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hanya dengan langkah-langkah tersebut Sudan dapat berharap keluar dari kegelapan perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.