Ironi Negeri Maritim: Penyaluran KUR Sektor Kelautan Terpuruk di 1,5 Persen, KKP 'Gegana' Gelontorkan Program Gemilang
Dian Kusuma
Edukator keuangan milenial dengan pendekatan yang mudah dipahami.

JAKARTA – Sebuah data yang memilukan baru saja terungkap dari internal pemerintah, menyoroti kegagalan struktural dalam pemerataan ekonomi di sektor biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpaksa harus menggelar operasi pembenahan menyeluruh setelah fakta mengejutkan menunjukkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor kelautan dan perikanan hingga triwulan I 2026 hanya menyentuh angka 1,5 persen dari total penyaluran KUR nasional.
Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah indikator kegagalan ekosistem keuangan kita dalam menjangkau para pelaku usaha di pesisir. Menyikapi kegentingan situasi ini, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana, mengaku telah menginisiasi langkah strategis melalui pilot project bernama Program Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan (Gemilang).
"Kita tidak bisa lagi diam melihat gap yang sedalam ini. Dengan SDM yang semakin kompeten, implementasi Program Kerja Prioritas Nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," tegas Erwin di Jakarta, Kamis (2/7).
Program Gemilang ini menyasar titik-titik rawan, yakni pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam tahap awal ini, sebanyak 30 peserta yang terdiri dari 18 pelaku UMKM dan 12 pengelola koperasi telah digembleng dalam sosialisasi yang berlangsung pada Rabu (1/7). Mereka diberi bekal mendasar mengenai manajemen usaha, literasi keuangan, serta—yang paling krusial—cara memperluas akses pembiayaan formal melalui jalur perbankan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha KKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menegaskan bahwa rendahnya angka penyerapan KUR bukan karena ketidakminatan pelaku usaha, melainkan karena tembok birokrasi dan ketidaktahuan yang menghalangi. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan, masih ada ruang seluas samudra untuk memperluas akses pembiayaan ini, asalkan kendala di lapangan bisa diurai satu per satu.
Analisis Pakar: Di Balik Angka 1,5 Persen dan Jargon Literasi
Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati gelombang kebijakan di sektor ini, saya harus mengatakan bahwa angka 1,5 persen ini adalah kecaman keras bagi kita semua. Bagaimana mungkin negara yang mengklaim dirinya sebagai poros maritim dunia, justru warganya yang hidup dari laut tidak mampu menyentuh fasilitas keuangan pemerintah? Ini menunjukkan adanya disconnect yang sangat lebar antara kebijakan makro di Jakarta dengan realitas mikro di desa-desa pesisir.
Kritik saya yang pertama adalah pada efektivitas skala. Program Gemilang yang hanya menyasar 30 orang dalam tahap awal ini ibarat menyalakan lilin di tengah badai. Meskipun ini adalah pilot project, kita membutuhkan percepatan masif. Jika penyerapan KUR hanya 1,5 persen, berarti ada jutaan nelayan dan pembudidaya ikan yang terpinggirkan dari sistem ekonomi modern. Apakah cukup dengan pelatihan literasi? Saya ragu. Masalah utama nelayan bukan hanya "tidak paham bank", tetapi juga ketidakmampuan mereka memenuhi persyaratan administratif yang kaku, seperti agunan tanah atau surat kepemilikan aset yang seringkali bermasalah di daerah.
Lebih jauh lagi, kita harus berhenti menyalahkan rendahnya SDM pelaku usaha sebagai satu-satunya penyebab. Rendahnya penyaluran KUR sektor ini juga mencerminkan risk aversion (keengganan mengambil risiko) dari perbankan. Sektor perikanan dianggap berisiko tinggi karena bergantung pada alam, cuaca, dan fluktuasi harga. Jika KKP hanya fokus mengajari nelayan cara mengajukan kredit, tanpa menekan bank untuk menyederhanakan mekanisme penjaminan atau memberikan skema khusus risiko iklim, maka program ini hanya akan menjadi ceremonial belaka.
Prediksi saya, jika pemerintah hanya bergantung pada pendekatan "pelatihan dan sosialisasi" tanpa reformasi struktural pada skema penjaminan kredit dan asuransi perikanan, angka 1,5 persen ini akan sulit melonjak drastis tahun depan. Yang dibutuhkan nelayan kita bukan hanya seminar ruang AC, tetapi kepastian pasar, infrastruktur cold chain yang baik, dan jaminan bahwa jika gagal panen atau tangkapan, mereka tidak akan dililit utang. Program Gemilang adalah langkah awal yang baik, tapi jangan biarkan itu hanya menjadi manis di bibir, pahit di kenyataan lapangan.
BERITA TERKAIT

Kaca Pecah di Kantor BGN: Antara Penembakan atau Cuaca Ekstrem?
Budi Santoso
88 Ide Inovasi Kalsel Dipertaruhkan: Apakah BRIDA Siap Bawa Provinsi ke Panggung Nasional?
Budi Santoso
Bounty Rp20 Juta dari Polisi ‘Hellboy’: Mengungkap Kontroversi Penyelidikan Pembunuhan Sekretaris Bangkalan
Siti Rahmawati