Sinergi Tokoh Agama dan BKKBN Turunkan Stunting di Sulawesi Barat: Harapan Baru untuk Anak‑anak

Ringkasan Singkat

• Kemenag Sulbar bekerjasama dengan BKKBN meluncurkan program penurunan stunting di seluruh kabupaten.
• Tokoh agama dan masyarakat dilibatkan aktif dalam intervensi lapangan untuk memastikan program tepat sasaran.
• Prevalensi stunting di Sulawesi Barat masih tinggi (33,8%), dengan Polman dan Majene sebagai daerah paling terdampak.

Dalam upaya menurunkan angka stunting yang masih mengkhawatirkan di Provinsi Sulawesi Barat, Kemenag Sulbar mengajak BKKBN serta para Syafrudin Baderung untuk bersinergi. Kepala Kantor Kemenag Sulbar, Syafrudin Baderung, menyampaikan bahwa rapat kerja daerah dengan tema “Bangga Kencana” telah menghasilkan rencana aksi yang akan dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan—kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Program ini menitikberatkan pada pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak intervensi. Diharapkan, dengan kehadiran mereka di lapangan, pesan tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan perawatan anak dapat tersampaikan secara lebih akrab dan berkesan. Rencana kerja menargetkan penurunan angka stunting secara merata, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal.

Data terbaru dari Studi Status Gizi (SDGI) menunjukkan bahwa 33,8% anak di Sulawesi Barat (sebanyak 479.699 jiwa) mengalami stunting. Kabupaten Polman mencatat prevalensi tertinggi sebesar 36%, diikuti Kabupaten Majene dengan 35,7%. Dengan sinergi lintas sektoral ini, harapannya angka tersebut dapat turun signifikan pada akhir tahun 2023.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ustaz yang senantiasa meneladani nilai-nilai Islam dalam pembangunan manusia, saya melihat inisiatif ini sebagai manifestasi nyata dari prinsip maslahah—kebaikan bersama. Keterlibatan tokoh agama bukan sekadar simbolik; mereka memiliki otoritas moral yang dapat menembus hati masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih kuat memegang tradisi. Dengan menempatkan mereka di garis depan intervensi gizi, pesan tentang pentingnya nutrisi bagi generasi penerus menjadi lebih kredibel dan mudah diterima.

Namun, sinergi ini harus diiringi dengan kejelasan mekanisme monitoring dan evaluasi. Tanpa data yang transparan, niat baik dapat terhambat oleh kebocoran sumber daya atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, Kemenag dan BKKBN perlu membangun sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga setiap desa dapat memantau progresnya sendiri.

Selanjutnya, pendekatan holistik harus mencakup pendidikan bagi ibu-ibu muda tentang pentingnya ASI eksklusif, pola makan seimbang, serta kebersihan lingkungan. Di sinilah peran pesantren dan lembaga keagamaan dapat dioptimalkan sebagai pusat pembelajaran gizi, sekaligus tempat penyuluhan kesehatan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan—seperti rasa syukur atas nikmat tubuh—kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi keluarga untuk menjaga kesehatan anak.

Akhir kata, menurunkan angka stunting bukan hanya tugas pemerintah, melainkan amanah kolektif umat. Bila setiap lapisan masyarakat, dari pemuka agama hingga kepala desa, bersatu dalam niat tulus, maka generasi masa depan Sulawesi Barat akan tumbuh kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja program utama yang dilakukan untuk menurunkan stunting di Sulawesi Barat?
  A: Program utama meliputi pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam edukasi gizi, penyuluhan ASI eksklusif, serta monitoring pertumbuhan anak di tingkat desa.
• Q: Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya ini?
  A: Masyarakat dapat bergabung dengan kelompok posyandu, mengikuti pelatihan gizi yang diselenggarakan oleh Kemenag dan BKKBN, serta membantu memantau data pertumbuhan anak di lingkungan mereka.
• Q: Apa target penurunan angka stunting yang ingin dicapai?
  A: Targetnya adalah menurunkan prevalensi stunting dari 33,8% menjadi di bawah 20% pada akhir tahun 2023 melalui intervensi terpadu di semua kabupaten.