KPK Usut Dugaan Korupsi di BPKH Soal Anggaran Haji

PENYIDIK Pemberantasan korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji atauBPKHdalam dugaan korupsi tata kelola anggaran penyelenggaraan ibadah haji. Penyidik komisi antirasuah belum menjelaskan fokus materi dugaan rasuah pada BPKH karena masih pada tahap penyelidikan.

"Terkait anggarannya yang dipakai untuk penyelenggaraan haji kuota tambahan," ucap Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Taufik mengatakan KPK juga telah memeriksa di BPKH ihwal anggaran yang dipakai dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, Taufik belum dapat memastikan kapan penyelidikan tersebut akan naik ke tahap penyidikan. "Secara umum kegiatan penganggarannya yang dilakukan oleh BPKH, tapi sejauh ini belum sampai ke tahap penyidikan," katanya.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan EksekusiKPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan obyek penyelidikan dugaan korupsi di BPKH menyangkut pada pelaksanaan haji. Di antaranya terkait katering makanan, penginapan, hingga akomodasi para jemaah haji. "Paling tidak menyangkut tiga hal ini," ucapnya pada 20 November 2025 lalu.

Menurut Asep, penyelidikan ini penting lantaran banyak jemaah haji Indonesia yang mengeluhkan penawaran harga mahal selama proses pelaksanaan haji. Namun, ketika jemaah berada di Arab Saudi, fasilitas yang diperoleh tak sesuai dengan harga yang ditawarkan.

"Masing-masing negara berebut untuk mendapatkan penginapan, katering, dan kendaraan. Masing-masing nawar nih,biddingdi sana. Makin dekat ke Masjidil Haram, itu makin mahal. Nah, pertanyaannya dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh?" ujarnya.

Asep mengatakan penyelidik masih menelusuri semua dugaan yang menjadi objek penyelidikan. Terutama, kata Asep, pada sektor pelayanan dalam pelaksanaan haji untuk para jemaah. "Karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidankorupsiyang dilakukan oleh para penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya," kata Asep.

Pilihan editor:Siapa Saja Penerima Uang Korupsi Haji Menurut KPK