Prabowo Janjikan Kebangkitan Koperasi: Janji Besar atau Sekadar Retorika Politik?

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme yang tinggi pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12 Juli 2026). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa koperasi akan menjadi "instrumen penting" untuk menyalurkan perputaran ekonomi langsung ke masyarakat, khususnya melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa.

“Gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia,” ujar Presiden, menekankan bahwa koperasi dapat menjadi penangkal arus keluar modal yang selama ini menggerogoti perekonomian nasional.

Prabowo menyoroti bahwa pemerintah bertekad membangun sistem ekonomi yang memberi manfaat nyata kepada petani, nelayan, dan buruh. Ia menegaskan bahwa penguatan koperasi akan menstimulasi aktivitas ekonomi dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga setempat. Menurutnya, selama ini “sebagian kekayaan yang dihasilkan rakyat belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat,” sehingga pemerintah berupaya memperkuat koperasi sebagai sarana distribusi kembali kekayaan.

Namun, Presiden juga menolak anggapan bahwa kebijakan ini akan mengesampingkan peran pelaku usaha lain. “Kita tidak anti perusahaan besar. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD. Kita butuh semuanya,” tegasnya, menegaskan bahwa semua elemen ekonomi harus bersinergi dalam kerangka “Indonesia Incorporated”.

Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa koperasi bukanlah “sokoguru” yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari visi para pendiri bangsa. Ia menambahkan, “Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain, no. Kita perkuat semuanya. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini.”

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika ekonomi kerakyatan selama lebih dari satu dekade, saya melihat retorika Prabowo sebagai upaya politis yang berisiko mengaburkan realitas struktural. Koperasi memang memiliki potensi untuk menyalurkan nilai tambah ke basis produksi, namun sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan koperasi sering kali terjebak dalam birokrasi, korupsi, dan kurangnya kapasitas manajerial. Tanpa reformasi mendalam pada regulasi, transparansi, dan akuntabilitas, janji “kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari” tetap menjadi slogan kosong.

Lebih jauh, penekanan pada “ekonomi kerakyatan” harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang konkret: subsidi yang tepat sasaran, akses kredit yang terjangkau, dan infrastruktur logistik yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, koperasi akan tetap terperangkap pada skala mikro yang tidak mampu bersaing di pasar global. Pemerintah perlu menghindari jebakan “kebijakan satu pintu” yang menempatkan koperasi sebagai solusi tunggal, sementara sektor swasta dan BUMN tetap menjadi motor utama pertumbuhan.

Selain itu, pernyataan Prabowo tentang tidak anti perusahaan besar menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan. Jika koperasi dijadikan alat politik untuk menyalurkan dana atau mengkonsolidasikan basis pemilih, maka independensi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat akan terancam. Pengawasan independen oleh lembaga pengawas eksternal, bukan sekadar kementerian terkait, menjadi keharusan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

Prediksi saya, dalam jangka menengah, kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan jumlah koperasi terdaftar, namun kualitas dan kontribusi nyata terhadap PDB masih dipertanyakan. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan dan target yang terukur, pemerintah berisiko menambah statistik tanpa menghasilkan pertumbuhan inklusif. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan—dari akademisi, LSM, hingga pelaku usaha—harus menuntut agenda reformasi yang lebih konkret, bukan sekadar pidato di panggung megah.