Skandal Gaji Koperasi Merah Putih: Apa Artinya bagi Rencana 80 Ribu Gerai Agrinas?

Jakarta, 9 Juli 2026 – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Joao Angelo De Sousa Mota, menanggapi sorotan publik terkait keluhan gaji pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Dalam unggahan Instagram pribadi @bung.joaomota, ia menegaskan bahwa kesejahteraan 1.061 gerai di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi prioritas utama perusahaan.

"Setiap tetes keringat dan dedikasi personel adalah roda penggerak KDKMP," tulis Joao, menambahkan bahwa timnya telah melakukan audit intensif selama seminggu terakhir untuk memverifikasi data gaji yang dilaporkan tidak sesuai. "Sebagian telah diselesaikan dan proses ini masih terus berlanjut," ujarnya.

Agrinas, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, bertanggung jawab membangun infrastruktur fisik dan pergudangan bagi Koperasi Merah Putih. Target ambisius perusahaan adalah mengoperasikan lebih dari 80 ribu gerai di seluruh Indonesia, sebuah langkah strategis untuk memperkuat jaringan distribusi pangan nasional.

Namun, laporan media lokal BlokboJonegoro.com mengungkapkan bahwa pengelola gerai di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hanya menerima gaji antara Rp 76 ribu hingga Rp 1,4 juta per bulan, tanpa jaminan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR) dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan model bisnis koperasi yang mengandalkan tenaga kerja berbasis komunitas.

Dalam menanggapi isu tersebut, Joao menegaskan bahwa Agrinas sedang menyiapkan gerai yang telah selesai dibangun untuk segera beroperasi, sekaligus memperbaiki sistem remunerasi. "Kami berkomitmen menindaklanjuti ketidaksesuaian data setelah verifikasi," katanya.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro dan pengamat kebijakan publik, saya melihat dua dimensi krusial dalam kasus ini. Pertama, ketidaksesuaian gaji mengancam kualitas sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung jaringan distribusi pangan. Tanpa insentif yang layak, risiko turnover tinggi akan meningkat, menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya rekrutmen serta pelatihan ulang. Kedua, masalah ini menyoroti kesenjangan implementasi kebijakan antara mandat pemerintah dan realitas lapangan. Instruksi Presiden Nomor 17/2025 menuntut percepatan pembangunan gerai, namun tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, proyek berskala besar dapat terjerat dalam inefisiensi birokratis, bahkan berisiko memicu retorika tata kelola dan realita kesejahteraan di lapangan.

Secara makroekonomi, skala ambisi Agrinas – 80 ribu gerai – berpotensi menambah GDP sektor agribisnis secara signifikan, terutama bila gerai-gerai tersebut dapat mengoptimalkan rantai pasok lokal. Namun, kegagalan dalam mengelola tenaga kerja dapat menimbulkan externalities negatif, seperti penurunan daya beli komunitas dan peningkatan ketimpangan regional. Pemerintah dan BUMN harus memastikan bahwa kebijakan upah minimum serta jaminan sosial diterapkan secara konsisten, sehingga proyek tidak hanya menjadi simbol politik tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ke depan, saya memprediksi dua skenario utama. Jika Agrinas berhasil memperbaiki struktur remunerasi dan menegakkan standar BPJS, jaringan koperasi dapat menjadi model replicable bagi program serupa di sektor lain, memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, jika masalah gaji tetap tidak terselesaikan, risiko kegagalan operasional akan meningkat, menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pencapaian target 80 ribu gerai. Dalam konteks ini, transparansi data dan akuntabilitas manajerial menjadi kunci untuk mengubah agenda politik menjadi hasil ekonomi yang berkelanjutan.