Sigi Regency Finalizes Second Phase of Temporary Housing Data for Earthquake Victims: 249 Homes and 20 Worship Places Identified

Sigi, Sulawesi Tengah – Pemerintah Kabupaten Sigi (Pemkab) menyelesaikan proses finalisasi pendataan kebutuhan hunian sementara (huntara) tahap kedua bagi warga yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Nokilalaki dan Palolo. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam upaya mempercepat relokasi korban bencana, namun prosesnya tak lepas dari dinamika verifikasi yang memicu perdebatan internal.

Wakil Bupati Sigi sekaligus Komandan Satgas Tanggap Darurat, Samuel Yansen Pongi, menegaskan bahwa seluruh proses pendataan, verifikasi, dan penetapan dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia menjelaskan, “Hasil akhir akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Sigi, kemudian dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk proses selanjutnya.” Namun, ia memperingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk mendapatkan kategori rumah rusak berat jika hasil verifikasi menunjukkan kerusakan sedang. Menurutnya, ada dampak hukum yang terkait dengan kategorisasi tersebut, seakan mengisyaratkan adanya risiko penyalahgunaan data.

Dalam proses asesmen, tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat menegaskan kompetensi mereka dalam mengolah data berbasis fakta lapangan. Namun, Samuel mengakui ada keluhan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian hasil verifikasi dengan realitas di lapangan. Ia mengatakan, “Saat proses reviu, Inspektorat menemukan sembilan nama yang tidak memenuhi syarat.” Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah proses verifikasi sebelumnya cukup ketat? Apalagi data huntara menjadi acuan utama dalam alokasi bantuan pemerintah.

Berdasarkan data final tahap kedua, tercatat 249 rumah rusak berat yang tersebar di dua kecamatan. Palolo mendominasi dengan 120 unit, sementara Nokilalaki mencatatkan 129 unit. Tak kalah penting, 20 tempat ibadah mengalami kerusakan berat, termasuk 10 gereja di Palolo dan 8 gereja, 1 masjid, serta 1 musala di Nokilalaki. Samuel menyebutkan, pembiayaan pembangunan tempat ibadah sementara akan ditanggung oleh BNPB. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail mekanisme pendanaan atau timeline pelaksanaan.

Analisis Mendalam: Transparansi vs. Realitas Lapangan

Keputusan Pemkab Sigi dalam menyelesaikan pendataan huntara tahap II tampaknya ideal secara prosedural, tetapi peringatan hukum dari Samuel Yansen Pongi mengungkap lapisan kompleksitas yang lebih dalam. Jika ada sembilan nama yang tidak memenuhi syarat selama proses reviu, ini mengisyaratkan adanya celah dalam pengawasan sebelumnya. Apakah ini hanya kesalahan administratif, atau ada intervensi yang tidak transparan? Sebagai jurnalis investigasi, saya menekankan pentingnya audit independen untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Tanpa itu, risiko diskriminasi atau penyalahgunaan bantuan akan terus mengintai.

Lebih lanjut, prioritas pembangunan huntara hanya untuk rumah dan tempat ibadah rusak berat terasa terlalu sempit. Gempa bumi biasanya menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk kerusakan ringan hingga menengah yang tak kalah memerlukan perhatian. Apakah Pemkab Sigi sudah mempertimbangkan dampak psikososial bagi warga yang tidak terdaftar dalam kategori ini? Saya khawatir kebijakan ini akan menciptakan keterbelakatan dalam pelayanan publik, terutama jika ada korban yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi tidak terjangkau oleh data yang dibatasi.

Di sisi lain, peran BNPB sebagai pengacara dana pembangunan tempat ibadah sementara perlu dijadikan catatan kritis. Meskipun BNPB memiliki mandat besar dalam penanganan bencana, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana sering menjadi sorotan publik. Apakah ada mekanisme pengawasan yang cukup ketat untuk memastikan dana yang dialokasikan tidak hanya menjadi formalitas? Saya menyarankan agar Pemkab Sigi dan BNPB membuka proses ini secara publik, sekaligus memberikan laporan berkala kepada masyarakat setempat.

Tak kalah penting, peringatan hukum dari Samuel terhadap masyarakat yang merasa dirinya tertinggal dalam verifikasi perlu diperdebatkan dari perspektif hukum dan keadilan. Jika kategori rumah rusak berat memiliki konsekuensi hukum yang tegas, apakah ini berarti ada kemungkinan tuntutan hukum terhadap warga yang tidak puas hati dengan hasil verifikasi? Saya khawatir kebijakan ini bisa diartikan sebagai ancaman terhadap kebebasan masyarakat untuk mengemukakan ketidakpuasan, sekaligus menutup ruang diskusi publik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi.