Mandalika Street Food Festival 2026: Sekadar Gimmick Kuliner atau Strategi Nyata Dongkrak Ekonomi Lokal?

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencoba meramu strategi untuk memecahkan kebuntuan lama dalam industri pariwisata daerah: rendahnya angka belanja wisatawan. Melalui penyelenggaraan Mandalika Street Food Festival 2026, Pemprov NTB berambisi mengubah citra kawasan Mandalika agar tidak hanya menjadi arena balap internasional, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi kreatif dan kuliner.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, menegaskan bahwa festival yang berlangsung pada 10-12 Juli 2026 ini dirancang untuk memperpanjang durasi tinggal (length of stay) wisatawan. Menurutnya, kekayaan budaya dan kuliner adalah identitas yang harus dikapitalisasi untuk memberikan dampak ekonomi riil bagi pelaku usaha lokal.

"Kekuatan pariwisata NTB tidak hanya terletak pada panorama alam, tetapi juga pada kekayaan budaya dan kuliner yang menjadi identitas daerah," ujar Aulia dalam pernyataan resminya di Mataram, Sabtu.

Festival ini melibatkan 24 gerai kuliner dan restoran, delapan kedai kopi, serta lima pelaku UMKM kriya dan wastra. Menu-menu ikonik seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, Sate Bulayak, Sate Tanjung, hingga Nasi Balap menjadi ujung tombak untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Momentum ini sengaja dikawinkan dengan ajang olahraga Pocari Sweat Run Lombok 2026 guna menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor perhotelan dan transportasi.

Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Meski tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang pada Mei 2026 naik menjadi 41,07 persen, rata-rata lama menginap tamu hotel bintang hanya berada di angka 1,86 hari. Sementara itu, hotel non-bintang justru mengalami penurunan tahunan dengan rata-rata menginap hanya 1,55 hari.

Kesenjangan data ini mengonfirmasi bahwa wisatawan cenderung melakukan kunjungan singkat (short-trip), yang secara otomatis membatasi jumlah uang yang mereka belanjakan di daerah tersebut. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Pemprov NTB kini bertaruh pada sektor kuliner jalanan untuk menahan wisatawan lebih lama di Lombok.

Analisis Redaksi: Jebakan 'Event-Sentris' dan Paradoks Pariwisata NTB

Sebagai jurnalis senior yang telah lama mengamati dinamika pembangunan di Indonesia, saya melihat ada pola yang berulang dalam strategi pariwisata NTB: Ketergantungan pada event jangka pendek. Penyelenggaraan Mandalika Street Food Festival memang terlihat manis di permukaan, namun kita harus bertanya secara kritis: Apakah festival tiga hari mampu mengubah perilaku belanja wisatawan yang secara statistik hanya menginap kurang dari dua hari?

Data BPS yang dipaparkan adalah sebuah 'alarm' keras. Penurunan TPK hotel non-bintang secara tahunan menunjukkan bahwa segmen wisatawan menengah ke bawah atau backpacker—yang biasanya justru lebih banyak berinteraksi dengan UMKM lokal—sedang mengalami penyusutan atau ketidakpuasan. Jika pemerintah hanya fokus pada event megah di kawasan Mandalika yang eksklusif, ada risiko besar terjadi gentrifikasi pariwisata, di mana keuntungan ekonomi hanya berputar di lingkaran pengusaha besar atau vendor yang memiliki akses, sementara pelaku UMKM kecil hanya menjadi 'pemanis' dekorasi festival.

Lebih jauh lagi, strategi meningkatkan belanja wisatawan tidak bisa hanya mengandalkan 'jualan makanan' di satu titik. Pemerintah harus membedah mengapa lama menginap di NTB begitu rendah. Apakah karena kurangnya diversifikasi atraksi? Ataukah karena aksesibilitas antar-destinasi yang masih mahal dan tidak efisien? Menghadirkan 24 gerai kuliner adalah langkah taktis, tetapi tanpa integrasi paket wisata yang memaksa wisatawan bergerak dari satu desa wisata ke desa lainnya, festival ini hanya akan menjadi seremoni rutin yang habis setelah pita dipotong.

Prediksi saya, jika NTB tidak segera bergeser dari paradigma 'Event-Driven Tourism' menuju 'Experience-Driven Tourism', maka angka belanja wisatawan akan tetap stagnan. Kita tidak bisa hanya membidik 'belanja' tanpa memperbaiki 'pengalaman'. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku UMKM kriya dan wastra yang terlibat tidak hanya sekadar memajang barang, tetapi memiliki standar kualitas ekspor dan sistem pembayaran digital yang mumpuni. Jangan sampai festival ini hanya menjadi ajang klaim keberhasilan administratif, sementara kantong pelaku usaha lokal tetap kering setelah pesta usai.