Insiden Penahanan Ro Khanna di Tepi Barat: Sinyal Retaknya Konsensus AS-Israel dan Ambisi Politik 2028

Ketegangan di Tepi Barat kembali mencapai titik kritis setelah seorang anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Ro Khanna, melaporkan bahwa dirinya sempat ditahan oleh sekelompok pemukim Israel bersenjata. Insiden yang terjadi pada Rabu (8/7) ini bukan sekadar gesekan lapangan, melainkan simbol dari kompleksitas hubungan diplomatik antara Washington dan Tel Aviv.

Khanna mengungkapkan bahwa rombongannya dikepung saat mengunjungi sebuah desa di selatan Tepi Barat yang sebelumnya telah hancur akibat serangan pemukim. Dalam kesaksiannya, Khanna menyoroti ironi yang tajam: para pemukim yang memblokade jalannya menggunakan senapan M4 buatan Amerika Serikat. Ia bahkan mengklaim bahwa saat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tiba di lokasi, mereka cenderung berpihak kepada para pemukim daripada melindungi delegasi Amerika.

Konfirmasi dari militer Israel membenarkan adanya intervensi personel keamanan untuk membubarkan warga sipil Israel yang menghalangi jalan di dekat Khirbet Zanuta, sebuah dusun Palestina yang kini ditinggalkan penduduknya pasca-serangan Hamas tahun 2023. Namun, insiden ini memicu reaksi keras dari Khanna, yang menyebut situasi di Tepi Barat sebagai bentuk apartheid dan mengaitkannya dengan tragedi genosida di Gaza.

Di balik insiden keamanan ini, terdapat dimensi politik domestik AS yang sangat kuat. Khanna, yang kini tengah mempertimbangkan pencalonan dalam Pemilihan Presiden AS 2028, sengaja melakukan kunjungan yang dipandu oleh warga Palestina untuk mendapatkan perspektif langsung. Langkah ini sejalan dengan tren di internal Partai Demokrat, di mana dukungan terhadap Israel terus merosot tajam—dari 59% pada 2018 menjadi hanya 22% pada Mei tahun ini.

Keresahan ini juga disuarakan oleh Rahm Emanuel, mantan Kepala Staf Presiden Barack Obama, yang menilai kebijakan Israel terhadap warga Palestina telah mengikis fondasi aliansi strategis AS-Israel. Saat ini, muncul tekanan kuat di Kongres AS untuk meninjau kembali bantuan militer tahunan senilai US$3,8 miliar yang selama ini menjadi pilar pertahanan Israel.

Analiz Geopolitik & Perspektif Strategis

Sebagai analis hubungan internasional, saya melihat insiden yang menimpa Ro Khanna bukan sekadar 'kecelakaan lapangan', melainkan sebuah manifestasi dari krisis legitimasi yang sedang dialami oleh pemerintah Israel di mata publik progresif Amerika Serikat. Penggunaan senjata M4 buatan AS oleh pemukim untuk mengintimidasi pejabat AS adalah sebuah ironi visual yang sangat kuat; ini adalah metafora sempurna tentang bagaimana bantuan militer AS kini justru berbalik menjadi instrumen yang mengancam kepentingan atau martabat warga negaranya sendiri di lapangan.

Secara strategis, kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma dalam Partai Demokrat. Selama puluhan tahun, dukungan terhadap Israel adalah 'harga mati' bagi politisi AS. Namun, munculnya generasi pemimpin seperti Ro Khanna menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) kini mulai menggeser kepentingan geopolitik tradisional. Jika tren ini berlanjut, kita akan melihat transisi dari dukungan tanpa syarat (unconditional support) menuju dukungan bersyarat (conditional support). Hal ini akan memaksa Israel untuk melakukan re-evaluasi total terhadap kebijakan permukiman di Tepi Barat jika mereka tidak ingin kehilangan payung diplomatik terkuat mereka di Dewan Keamanan PBB.

Dari sudut pandang politik domestik AS, perjalanan Khanna adalah langkah branding politik yang sangat terukur untuk Pemilu 2028. Dengan memposisikan dirinya sebagai pembela hak-hak Palestina, Khanna sedang mengincar basis pemilih muda (Gen Z dan Milenial) serta komunitas Muslim-Arab di AS yang merasa teralienasi oleh kebijakan luar negeri AS yang terlalu pro-Israel. Ini adalah perjudian politik yang cerdas; ia tidak hanya menjual kebijakan, tetapi menjual 'moralitas' di tengah polarisasi tajam di dalam Partai Demokrat.

Prediksi saya, insiden-insiden kecil seperti ini akan menjadi katalisator bagi penguatan gerakan 'Conditioning Aid' di Kongres. Kita mungkin akan melihat pengenalan undang-undang baru yang mewajibkan Israel memberikan jaminan bahwa senjata AS tidak digunakan untuk menindas warga sipil atau memfasilitasi perluasan permukiman ilegal. Jika Washington benar-benar mulai memotong atau membatasi bantuan militer, maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah secara drastis, dan Israel mungkin akan terpaksa kembali ke meja perundingan solusi dua negara (two-state solution) bukan karena keinginan mereka, tetapi karena tekanan ekonomi dan militer dari sekutu utamanya.